Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan komitmennya terhadap kebebasan pers di Benua Etam. 

Namun di balik itu, ia buka suara terkait fenomena unik di lapangan, di mana pihak Protokol atau Humas Pemprov Kaltim kerap membatasi akses wawancara spontan antara dirinya dengan awak media.

Rudy membeberkan bahwa pembatasan tersebut sama sekali bukan bermaksud untuk membungkam pers, melainkan murni langkah kehati-hatian dari internal pemerintah. 

Tujuannya agar informasi yang belum dikoordinasikan tidak menjadi bola liar di masyarakat.

"Menurut saya, tidak pernah ada larangan-larangan bagi pers. Terkadang teman-teman dari Pemprov Kaltim membatasi supaya hal-hal tertentu tidak menjadi viral ke arah yang negatif. Mereka khawatir, kalau saya bicara belum ada koordinasi dengan dinas terkait, jatuhnya tergesa-gesa," ungkap Rudy di hadapan jurnalis, baru-baru ini.

Secara blak-blakan, ia menceritakan kekhawatiran tim komunikasinya jika sang Gubernur mengeluarkan pernyataan yang keliru tanpa persiapan data yang matang.

"Makanya teman-teman dari Pemprov itu takut kalau saya ngomong blunder, karena mereka tidak bisa mengoreksi saya. Mereka sering bilang, 'Pak, biar kami saja yang komunikasi. Kalau kami yang salah, Bapak selaku Gubernur bisa mengoreksi. Tapi kalau Pak Gubernur yang salah, tidak ada yang bisa mengoreksi,'" tuturnya menirukan ucapan stafnya.

Sadar akan posisi tersebut, Rudy justru meminta insan pers untuk hadir memberikan fungsi kontrol sosial yang nyata. 

Ia mempersilakan media untuk langsung menegur atau meluruskan jika ada pernyataan maupun kebijakannya yang keliru.

Di kesempatan yang sama, Rudy juga menyinggung pentingnya peran pers dalam menyaring informasi yang beredar di publik agar tidak merusak harga diri daerah. 

Ia mengambil contoh kasus viral nasional terkait angka Rp25 miliar yang sempat menyorot perhatian publik hingga ke televisi nasional.

Menurutnya, viral karena hal positif adalah sebuah kebanggaan. Namun, media juga harus memiliki kepekaan agar muruah Kaltim tidak tenggelam dan berubah menjadi arwah karena narasi yang salah.

Menariknya, Rudy menganalogikan prinsip menjaga harga diri daerah ini dengan jam tangan pintar (smartwatch) yang sedang ia kenakan saat itu.

"Walaupun barang-barang kita dibilang murah, tapi jangan murahan. Sama seperti jam tangan saya ini. Memang harganya murah, tapi bukan murahan karena saya melihat dari fungsinya. Bisa melihat jam, terkoneksi dengan handphone, bisa terima notifikasi WhatsApp atau telepon masuk," jelasnya.

Bagi Rudy, esensi dari sebuah nilai tidak selalu ditentukan oleh label harga yang mahal, melainkan dari seberapa besar kebermanfaatannya.

"Buat apa jam mahal tapi fungsionalnya tidak ada? Jadi, walaupun jam tangan saya ini murah, dari segi kebermanfaatan nilainya sangat mahal bagi saya. Marwah dan martabat kita juga seperti itu," pungkasnya.

(Sf/Rs)