Balikpapan - Potensi kerawanan menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 perlu diantisipasi. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kota Balikpapan Budiono.

Ia juga meminta agar semua pihak mampu menghormati aturah dalam tahapan yang berjalan. Salah satunya persoalan dukungan terhadap pasangan calon.

"Guna untuk menciptakan Pilkada yang damai dan kondusif," ucap Budiono, Sabtu (7/9/2024).

Dikatakan, Bawaslu sudah pernah merilis indeks kerawanan Pemilu di tahun 2024.

Data itu mendudukkan Kaltim berada di posisi kelima sebagai daerah yang rawan konflik Pemilu. Di atasnya masih ada Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Jawa Barat.

“Makanya kami perlu mencermati data dari Bawaslu itu. Pemilu yang lalu mungkin tergolong aman dan kalau bisa Pilkada serentak juga bisa dipertahankan," jelasnya.

Budiono menilai potensi kerawanan yang ada bisa menjadi penanda dan peringatan bagi pemerintah, partai politik (parpol) dan penyelenggara pemilu, termasuk aparat keamanan bersama seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam mengupayakan tidak terjadi konflik horizontal hingga pasca pemungutan suara.

"Karena itu akan menunjukkan tingkat pemahaman demokrasi masyarakat," imbuhnya.

Terlebih lagi saat ini Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), tentu memiliki karakteristik heterogen yang kompleks.

Kota ini mengalami pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas yang cukup signifikan. Otomatis ada berbagai penilaian yang menempatkan Kaltim secara umum, termasuk daerah rawan.

“Intinya kami perlu bersama-sama menjaga daerah ini. Kondisi yang kondusif akan menunjukkan kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik, baik pihak partai maupun simpatisan. Kita tentu berharap Pilkada Balikpapan tetap kondusif, aman dan damai,” pungkasnya.

(Sf/By)