Cari disini...
Seputar Kaltim
Rakor penguatan integritas pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh Kemendagri. (Foto: Prokopim Paser)
Tana Paser - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menegaskan komitmennya dalam mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Paser, Katsul Wijaya pada saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) penguatan integritas pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rakor tersebut dihadiri oleh Walikota dan Bupati se-kalimantan dan berfokus membahas pembenahan tata kelola pemerintahan di sektor rawan, termasuk pengadaan barang dan jasa, perizinan, penganggaran, serta manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Katsul Wijaya menyebut, pencegahan korupsi merupakan hal yang membutuhkan langkah konkret bukan hanya sekadar pemenuhan administratif.
"Pencegahan korupsi bukan hanya sekadar untuk pemenuhan administratif, namun membutuhkan langkah nyata dalam pencegahannya," kata Katsul Wijaya, Jumat (14/8/2026).
Ia menegaskan, Pemkab Paser akan memperketat pengawasan internal serta memastikan transparansi di sektor pelayanan publik.
Pihaknya juga akan menindaklanjuti arahan Kemendagri serta KPK guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Langkah kolaboratif bersama Kemendagri juga menjadi strategi untuk membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
"Langkah yang diambil ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi terhadap birokrasi. Hal itu juga menjadi upaya agar menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik," tutupnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Rakor penguatan integritas pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh Kemendagri. (Foto: Prokopim Paser)
Tana Paser - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menegaskan komitmennya dalam mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Paser, Katsul Wijaya pada saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) penguatan integritas pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rakor tersebut dihadiri oleh Walikota dan Bupati se-kalimantan dan berfokus membahas pembenahan tata kelola pemerintahan di sektor rawan, termasuk pengadaan barang dan jasa, perizinan, penganggaran, serta manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Katsul Wijaya menyebut, pencegahan korupsi merupakan hal yang membutuhkan langkah konkret bukan hanya sekadar pemenuhan administratif.
"Pencegahan korupsi bukan hanya sekadar untuk pemenuhan administratif, namun membutuhkan langkah nyata dalam pencegahannya," kata Katsul Wijaya, Jumat (14/8/2026).
Ia menegaskan, Pemkab Paser akan memperketat pengawasan internal serta memastikan transparansi di sektor pelayanan publik.
Pihaknya juga akan menindaklanjuti arahan Kemendagri serta KPK guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Langkah kolaboratif bersama Kemendagri juga menjadi strategi untuk membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
"Langkah yang diambil ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi terhadap birokrasi. Hal itu juga menjadi upaya agar menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik," tutupnya.
(Sf/Rs)