Bontang - Anggota DPRD Bontang, Winardi mengusulkan pemerintah kota (pemkot) membuat dasbor publik untuk database.

Ini diungkapkannya karena kerap terjadi ketidaksesuaian data, seperti angka stunting, kemiskinan, hingga pengangguran di Bontang, antara data yang dimiliki pemkot dengan Badan Pusat Statistik (BPS) maupun instansi lainnya.

“Jadi kalau bisa saya usul kita punya dasboar khusus untuk database ini,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini cukup krusial agar program Pemkot Bontang bisa tepat sasaran. Terlebih visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni dan Agus Haris banyak menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti program Bontang Zero Stunting, Zero Kemiskinan, dan Zero Pengangguran.

“Agar anggarannya bisa efisien, maka datanya juga harus efisien,” katanya.

Ia berharap data tersebut bersifat transparan dan bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah, agar mereka juga dapat memastikan data pribadinya. 

Ia juga mengatakan hal ini penting untuk memastikan data dengan jumlah pasti di lapangan sesuai. “Misalnya masyarakat ada yang mau ngecek mereka ini terdata sebagai pengangguran atau tidak, atau sebagai masyarakat miskin,” tuturnya.

(Sf/Lo)