Seputar Kaltim
Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Jimmi. (Foto: Lisda/seputarfakta.com)
Sangatta – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, meminta masyarakat melaporkan oknum lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang meminta bayaran kepada warga dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan.
Menurutnya, praktik tersebut berpotensi merugikan pencari kerja. Sebab, biaya yang telah dikeluarkan tidak menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan atau bisa bertahan lama di perusahaan.
“Kalau memang harus membayar untuk masuk kerja, sementara jaminan pekerjaannya belum tentu. Belum tentu mereka bisa bekerja lama di sana. Ini masih riskan untuk mengeluarkan biaya-biaya seperti itu,” ujar Jimmi usai Reses I di Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Minggu (15/11/2026).
Ia menilai, peluang kerja di Kutim sebenarnya cukup terbuka bagi masyarakat lokal. Kesempatan tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan warga yang memiliki keterampilan dan pendidikan sesuai kebutuhan perusahaan.
Namun, ia tidak ingin peluang kerja tersebut justru dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dari pencari kerja.
Jimmi meminta masyarakat tidak ragu melaporkan jika menemukan praktik yang merugikan tersebut. Laporan dapat disampaikan melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kutim maupun DPRD.
Selanjutnya, DPRD dapat meneruskan persoalan tersebut kepada instansi terkait, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang menangani perizinan organisasi kemasyarakatan.
“Kalau ada lembaga atau LSM tertentu yang memanfaatkan situasi ini dan merugikan orang lain, kita tidak ingin itu terjadi. Kalau memang mereka menyalahgunakan nama lembaga, tentu izin-izin seperti itu bisa dievaluasi,” tegasnya.
Jimmi juga menyoroti adanya oknum yang diduga menggunakan tekanan terhadap perusahaan. Kondisi tersebut membuat perusahaan memilih melayani permintaan oknum agar tidak menghadapi persoalan.
Praktik seperti itu justru merugikan pencari kerja lokal yang memiliki keterampilan dan pendidikan untuk mengisi peluang kerja yang tersedia.
“Orang punya keterampilan, punya pendidikan, dan peluangnya ada, tetapi justru dimanfaatkan orang lain. Ini yang kasihan, karena merugikan generasi kita,” tuturnya.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Jimmi. (Foto: Lisda/seputarfakta.com)
Sangatta – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, meminta masyarakat melaporkan oknum lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang meminta bayaran kepada warga dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan.
Menurutnya, praktik tersebut berpotensi merugikan pencari kerja. Sebab, biaya yang telah dikeluarkan tidak menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan atau bisa bertahan lama di perusahaan.
“Kalau memang harus membayar untuk masuk kerja, sementara jaminan pekerjaannya belum tentu. Belum tentu mereka bisa bekerja lama di sana. Ini masih riskan untuk mengeluarkan biaya-biaya seperti itu,” ujar Jimmi usai Reses I di Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Minggu (15/11/2026).
Ia menilai, peluang kerja di Kutim sebenarnya cukup terbuka bagi masyarakat lokal. Kesempatan tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan warga yang memiliki keterampilan dan pendidikan sesuai kebutuhan perusahaan.
Namun, ia tidak ingin peluang kerja tersebut justru dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dari pencari kerja.
Jimmi meminta masyarakat tidak ragu melaporkan jika menemukan praktik yang merugikan tersebut. Laporan dapat disampaikan melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kutim maupun DPRD.
Selanjutnya, DPRD dapat meneruskan persoalan tersebut kepada instansi terkait, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang menangani perizinan organisasi kemasyarakatan.
“Kalau ada lembaga atau LSM tertentu yang memanfaatkan situasi ini dan merugikan orang lain, kita tidak ingin itu terjadi. Kalau memang mereka menyalahgunakan nama lembaga, tentu izin-izin seperti itu bisa dievaluasi,” tegasnya.
Jimmi juga menyoroti adanya oknum yang diduga menggunakan tekanan terhadap perusahaan. Kondisi tersebut membuat perusahaan memilih melayani permintaan oknum agar tidak menghadapi persoalan.
Praktik seperti itu justru merugikan pencari kerja lokal yang memiliki keterampilan dan pendidikan untuk mengisi peluang kerja yang tersedia.
“Orang punya keterampilan, punya pendidikan, dan peluangnya ada, tetapi justru dimanfaatkan orang lain. Ini yang kasihan, karena merugikan generasi kita,” tuturnya.
(Sf/Lo)