Penajam - Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor terus mengawal usulan terkait rencana pelebaran ruas jalan propinsi, optimalisasi Bendung Lawe-Lawe hingga pembangunan Jembatan Sungai Riko ke pemerintah pusat.

Komitmen itu diwujudkan melalui audiensi kembali bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum lama ini. Audiensi dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan daerah.

Menurutnya, kehadiran infrastruktur strategis itu sangat dibutuhkan masyarakat PPU karena dinilai dapat memperluas akses mobilitas, mengingat jumlah kendaraan di PPU semakin meningkat, terutama semenjak Ibu Kota Nusantara (IKN) hadir.

“Persoalan jalan ini sangat penting dan menjadi perhatian bersama. Banyak ruas jalan yang rusak atau sempit sehingga kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas, baik bagi masyarakat maupun pengguna jalan lainnya,” ujar Mudyat, Kamis (4/9/2025).

Selain jalan poros utama, Mudyat juga menyoroti pentingnya jalan konektivitas penghubung antarwilayah, seperti percepatan pembangunan Jembatan Sungai Riko, akses jalan pertanian dan perkebunan, serta jalur alternatif karena PPU kini masih bergantung pada satu jalur utama saja.

Tidak hanya itu, wilayah PPU yang dikenal sebagai lumbung pangan Kaltim dan IKN membutuhkan dukungan dan perhatian dari kementerian sektor terkait, seperti pembangunan infrastruktur pendukung sektor pangan, embung, irigasi dan Bendung Lawe-Lawe. 

“Sejumlah fasilitas ini dibutuhkan untuk mendukung produktivitas pertanian, membuka akses jalan yang sekaligus memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat yang saat ini masih belum teraliri air baku,” jelasnya.

Pemkab PPU juga mengajukan usulan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). 

Fasilitas ini akan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah (pemdq) dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah di PPU.

Terlebih, kondisi TPA Buluminung yang selama ini sudah menampung volume sampah dalam skala besar setiap harinya diperkirakan akan penuh dalam satu setengah tahun ke depan.

“PPU adalah pintu gerbang IKN. Karena itu pembangunan di wilayah ini harus selaras, tidak boleh tertinggal atau mengalami kesenjangan. Selain kesiapan sumber daya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur juga menjadi peran utama,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Wida Nurfaida menyambut positif usulan yang disampaikan pemda PPU.

Ia menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti masukan tersebut bersama unit teknis di tingkat balai wilayah, baik untuk bidang jalan maupun sumber daya air.

Ia juga mengingatkan agar pemda PPU menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap sebagai dasar usulan ke tingkat kementerian.

Dokumen itu penting untuk memudahkan sinkronisasi program pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, khususnya di kawasan IKN Nusantara dan PPU.

“Sejumlah program yang disampaikan akan menjadi catatan bersama dan akan ditindak lanjuti bersama bidang teknis terkait, termasuk melibatkan Balai Jalan maupun Balai Sungai yang berada di wilayah Kalimantan Timur, agar program pembangunan berkelanjutan dapat terakselerasi,” tandasnya.

(Sf/Lo)