Sangatta - Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman mengukuhkan 61 pengurus Asosiasi Kontraktor dan Pengusaha Kutai Timur (AKPKT) periode 2026–2031 di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (6/7/2026). 

Dalam kesempatan itu, ia meminta organisasi tersebut menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia meminta AKPKT menjalin sinergi dengan pemerintah serta menjalankan organisasi sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan.

"Silakan melakukan koordinasi sesuai dengan regulasi, peraturan perundang-undangan dan sebagainya," ujar Ardiansyah.

Ia menilai upaya AKPKT memberikan pembekalan dan penguatan kepada pengusaha lokal merupakan langkah positif untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha.

"Mereka juga ingin memberikan semacam penguatan kepada para pengusaha lokal, pembekalan dan sebagainya. Itu bagus supaya lebih maksimal lagi pengetahuannya, baik yang bergerak di bidang infrastruktur, barang dan jasa, maupun bidang lainnya," katanya.

Ardiansyah berharap keberadaan AKPKT mampu menjadi mitra pemerintah dalam mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kapasitas pengusaha dan kontraktor lokal agar semakin berdaya saing.

Sementara Ketua Umum AKPKT, Andi M Arafah, mengatakan asosiasi dibentuk sebagai wadah yang menjembatani kepentingan kontraktor, pengusaha, UMKM dan pemerintah daerah.

"Tujuannya adalah bagaimana kita bisa membangun mitra yang strategis dengan pembangunan daerah. Asosiasi hadir untuk menjembatani pengusaha, kontraktor dan teman-teman UMKM apabila ada sesuatu yang berkaitan dengan kemajuan daerah," ujar Andi.

Ia mengatakan, AKPKT tidak hanya menjadi organisasi profesi, tetapi juga akan berperan memberikan edukasi kepada para kontraktor agar setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia berharap seluruh kontraktor di Kutim dapat menghasilkan pembangunan yang berkualitas, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain menjadi wadah bagi kontraktor, AKPKT juga berkomitmen memfasilitasi pelaku usaha dan UMKM yang menghadapi kendala permodalan melalui koordinasi dengan pemerintah agar dapat mengakses berbagai program pemberdayaan.

"Kami juga berharap asosiasi ini dapat menjadi fasilitator sekaligus mediator dalam merumuskan percepatan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat," pungkasnya.

(Sf/Lo)