Tanjung Redeb - Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau dalam rapat evaluasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta agar DLHK dapat mengoptimalkan dua kapal sampah yang dimiliki, dengan memodifikasi yang dilengkapi dengan konveyor agar bisa menarik sampah langsung tanpa mengandalkan tenaga manusia.

"Kita punya dua kapal sampah, kita tidak mampu membeli kapal baru. Renovasi kapal agar bisa menyedot sampah langsung ke kapal tanpa menggunakan tenaga manusia, dibandingkan jika membeli kapal baru dengan tenaga manusia," ujar Bupati Sri Juniarsih.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DLHK Berau, Mustakim, menyambut baik arahan tersebut. Ia mengatakan bahwa arahan bupati sangat tepat sehingga pihaknya pun mendukung dan secepat mungkin ditindak lanjuti.

"Sudah kita usulan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni, tinggal menunggu ketersediaan anggaran. Kalau di murni tidak tertampung karena terbatas, kemungkinan bisa masuk di APBD perubahan," jelas Mustakim, Rabu (10/12/2025).

Ia pun menjelaskan bahwa operasional kapal saat ini tidak bisa dilakukan secara manual karena keterbatasan tenaga sehingga dirinya pun mengakui bahwa pembersihan sungai belum dapat berjalan optimal seperti yang di harapkan bupati.

"Memang dari SDM kita juga kurang untuk membersihkan sungai yang luas itu. Kapal kita kecil, tenaga hanya enam orang. Mau nambah tenaga kerja juga, tahun depan anggaran kita terbatas jadi solusinya, kami akan memodifikasi dua kapal sungai dengan alat tambahan konveyor untuk menarik sampah sesuai arahan bupati," tambahnya.

Dirinya menyampaikan, saat ini ada perusahaan di Berau yang mampu melaksanakan hal tersebut, namun untuk memastikan itu dirinya perlu melihat cafenet profil perusahaan tersebut

Sementara itu, ia juga menyampaikan, meskipun kebutuhan ini belum tergolong urgent, Bupati ingin sungai di Berau selalu bersih setiap hari, terutama karena Tanjung Redeb menjadi etalase wisata yang harus terjaga kebersihannya.

"Tapi karena kapal kita kecil dan tenaga hanya enam orang untuk dua kapal itu, jadi harus didukung alat yang memadai lah. Cuma tinggal tunggu anggaran saja lagi untuk menindaklanjuti," tuturnya.

Terkait untuk Corporate Social Responsibility (CSR), dirinya mengatakan bahwa saat ini sulit dilakukan. Pasalnya, perizinan tersebut sudah berada di pusat semua, sehingga ia menyebut untuk mengontrol CSR pun agak sulit dibanding sebelumnya.

"Kalau dulu perizinan di daerah mungkin agak mudah lah kita menjalin CSR. Kalau sekarang ini agak ribet jadi mengandalkan APBD, cuma kita tetap koordinasi juga dengan CSR mengenai kontribusinya apa," tandasnya.

Terakhir, Mustakim pun berharap dengan segala upaya yang dilakukan bisa meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di sungai Berau dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan wilayah wisata.

(Sf/Rs)