Cari disini...
Seputar Kaltim
Rapat dengar pendapat oleh DPRD Kaltim bersama BUMD Kaltim yaitu PT MMP dan Ketenagalistrikan Kaltim. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Rencana penambahan modal oleh PT Migas Mandiri Pratama MMP, yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalimantan Timur telah masuk dalam tahap rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim sebesar Rp160 miliar.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono memimpin jalannya rapat dengar pendapat (RDP) bersama kedua perusahaan BUMD yakni PT MMP dan PT Ketenagalistrikan Kaltim di Hotel Fugo, Samarinda, Selasa (6/8/2024).
Tyo mewakili anggota DPRD lainnya, memiliki komitmen yang sama untuk mendorong dan mendukung perusahaan daerah yang ingin berkontribusi positif, terutama dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai PT MMP ini merupakan perusahaan yang memiliki prospek yang sangat bagus. Adapun yang ditandai Tyo adalah PT MMP juga telah mendapatkan saham melalui Participating Interest (PI) dari Blok Migas Sanga-Sanga. Dimana PI ini merupakan bagian dari hasil kepemilikan produksi dan eksplorasi atas suatu wilayah kerja migas dengan total 10 persen.
Selain itu, catatan PAD dari tiga tahun terakhir pada 2021-2023, PT MMP ini sudah menyetor sebanyak Rp384,5 miliar. Adapun anak perusahaan kin sudah memiliki lima, yaitu PT MMP Kutai Mahakam, PT MMP Marin Kaltim, PT MPP Eastkal, PT MMP Sanga-Sanga, dan PT MMP Hilir Kaltim.
"Kami mendorong dan mendukung perusda-perusda yang ingin berkontribusi positif. Kalau MMP saat ini punya PI, ini supaya MMP bukan hanya sebagai penonton, tapi ikut menjalankan bisnis di dalam proses kerja sama dengan Pertamina, dan ini kami hanya merekomendasikan," jelas politisi partai Golkar ini.
Direktur Utama PT MMP Kaltim, Edy Kurniawan mengharapkan bantuan modal ini bisa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2024 ini.
"Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan kalau enggak di perubahan atau di APBD Murni 2025, cuman perjalanannya kan panjang. Namun, kami sudah lengkap semuanya, proposal kami sudah lengkap," ungkap Edy.
Adapun perihal koordinasi sebelumnya pihak MMP sudah melakukan komunikasi bersama pemerintah, selanjutnya kepada DPRD. Edy menyebut dalam proposal kebutuhan modalnya senilai Rp160 miliar.
Kegunaan dalam penambahan modal ini akan dipergunakan untuk serangkaian investasi jangka panjang. "Kami perlu investasi jangka panjang, kalau tidak dari sekarang, kami sulit untuk memutarkan uang," tukasnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Rapat dengar pendapat oleh DPRD Kaltim bersama BUMD Kaltim yaitu PT MMP dan Ketenagalistrikan Kaltim. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Rencana penambahan modal oleh PT Migas Mandiri Pratama MMP, yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalimantan Timur telah masuk dalam tahap rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim sebesar Rp160 miliar.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono memimpin jalannya rapat dengar pendapat (RDP) bersama kedua perusahaan BUMD yakni PT MMP dan PT Ketenagalistrikan Kaltim di Hotel Fugo, Samarinda, Selasa (6/8/2024).
Tyo mewakili anggota DPRD lainnya, memiliki komitmen yang sama untuk mendorong dan mendukung perusahaan daerah yang ingin berkontribusi positif, terutama dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai PT MMP ini merupakan perusahaan yang memiliki prospek yang sangat bagus. Adapun yang ditandai Tyo adalah PT MMP juga telah mendapatkan saham melalui Participating Interest (PI) dari Blok Migas Sanga-Sanga. Dimana PI ini merupakan bagian dari hasil kepemilikan produksi dan eksplorasi atas suatu wilayah kerja migas dengan total 10 persen.
Selain itu, catatan PAD dari tiga tahun terakhir pada 2021-2023, PT MMP ini sudah menyetor sebanyak Rp384,5 miliar. Adapun anak perusahaan kin sudah memiliki lima, yaitu PT MMP Kutai Mahakam, PT MMP Marin Kaltim, PT MPP Eastkal, PT MMP Sanga-Sanga, dan PT MMP Hilir Kaltim.
"Kami mendorong dan mendukung perusda-perusda yang ingin berkontribusi positif. Kalau MMP saat ini punya PI, ini supaya MMP bukan hanya sebagai penonton, tapi ikut menjalankan bisnis di dalam proses kerja sama dengan Pertamina, dan ini kami hanya merekomendasikan," jelas politisi partai Golkar ini.
Direktur Utama PT MMP Kaltim, Edy Kurniawan mengharapkan bantuan modal ini bisa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2024 ini.
"Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan kalau enggak di perubahan atau di APBD Murni 2025, cuman perjalanannya kan panjang. Namun, kami sudah lengkap semuanya, proposal kami sudah lengkap," ungkap Edy.
Adapun perihal koordinasi sebelumnya pihak MMP sudah melakukan komunikasi bersama pemerintah, selanjutnya kepada DPRD. Edy menyebut dalam proposal kebutuhan modalnya senilai Rp160 miliar.
Kegunaan dalam penambahan modal ini akan dipergunakan untuk serangkaian investasi jangka panjang. "Kami perlu investasi jangka panjang, kalau tidak dari sekarang, kami sulit untuk memutarkan uang," tukasnya.
(Sf/Rs)