Samarinda - Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake di Samarinda, Kalimantan Timur, tengah berupaya menjadi pemasok utama beras untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Langkah strategis ini diambil untuk menyerap hasil panen petani lokal, menyusul penghentian sementara penyerapan gabah oleh Perum Bulog.

Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake, Adung KS Utomo, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang dalam tahap finalisasi kerja sama dengan penyelenggara program. 

Ia menargetkan nota kesepahaman (MoU) dapat segera terwujud.

"Perkiraan bulan ini kita melakukan nota kesepahaman dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait penawaran beras dan minyak goreng," kata Adung KS Utomo saat dikonfirmasi di Samarinda, Kamis.

Adung menjelaskan, kerja sama ini menjadi sangat krusial karena Perum Bulog saat ini sedang menghentikan penyerapan gabah dari petani. 

Menurutnya, penghentian tersebut disebabkan oleh kuota penyerapan Bulog yang telah terpenuhi.

Situasi ini membuat para petani lokal dihadapkan pada ketidakpastian dalam menjual hasil panen mereka. Oleh karena itu, Koperasi Merah Putih berinisiatif mencari pasar alternatif yang potensial.

Menurut Adung, pasar yang disediakan oleh program MBG sangatlah besar, dengan kebutuhan yang bisa mencapai ribuan porsi setiap hari.

"Pasar yang dilayani oleh program MBG sangatlah potensial. Ini menjadi peluang besar bagi kami untuk memastikan hasil panen petani tetap terserap," jelasnya.

Meski demikian, Adung mengakui rencana ini tidak berjalan tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah tingginya harga beras di tingkat petani yang sudah mencapai Rp15.000 per kilogram.

"Oleh karena itu, komponen biaya pengemasan dan negosiasi harga akhir dengan pihak MBG menjadi faktor penentu yang harus diselesaikan terlebih dahulu," tegasnya.

Selain itu, koperasi juga memiliki target jangka panjang untuk memiliki produk beras dengan merek dan kemasan sendiri, namun masih terkendala perizinan yang sedang dipelajari secara mendalam.

Untuk mengatasi permasalahan penyerapan hasil panen, pihaknya juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim untuk memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP).

"Tantangan lain yang dihadapi adalah terkait permodalan," ucap Adung. 

Ia menyebut proposal bisnis yang diajukan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menuntut profitabilitas dalam waktu singkat, hal yang sulit dipenuhi oleh usaha rintisan seperti koperasinya.

(Sf/Rs)