Samarinda– Wali Kota Samarinda, Andi Harun menilai antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang menjual BBM bersubsidi tidak semata-mata disebabkan keterbatasan kuota.

Ia justru menyoroti tata kelola distribusi yang dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak.

Andi Harun mengatakan persoalan antrean BBM bersubsidi harus diurai dari akar masalahnya. Menurutnya, kuota memang menjadi salah satu faktor, tetapi tidak dapat langsung dianggap sebagai satu-satunya penyebab.

“Kalau kita melihat isu tentang BBM ini, kita jangan mudah menyimpulkan bahwa ini kita kekurangan kuota. Kita juga jangan buru-buru mencari cara yang justru tidak menyelesaikan masalah akarnya,” ujar Andi Harun, Rabu (29/9/2026).

Ia menilai antrean yang berlangsung dalam waktu lama dan berulang perlu ditelusuri. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menjadi indikasi adanya persoalan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

“Kalau sampai dari Januari ke Januari setahun SPBU tersebut ngantri di situ, apa teman-teman wartawan menganggap itu situasi normal? Tentu tidak,” katanya.

Andi Harun menyebut salah satu kemungkinan yang perlu diperiksa adalah penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

Ia menduga ada pihak yang memperoleh BBM bersubsidi secara berulang, sementara masyarakat yang memiliki hak justru tidak mendapatkannya secara wajar.

“Menurut saya hal yang paling penting selain masalah isu kuota adalah menyangkut tentang tata kelola distribusi,” tegasnya.

Karena itu, Andi Harun menilai pengaturan jam antrean belum tentu menyelesaikan persoalan. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya mengatur waktu masyarakat mendapatkan BBM jika akar persoalan distribusinya belum ditemukan.

Ia mencontohkan pengaturan antrean hingga tengah malam. Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan masyarakat yang harus beraktivitas sejak pagi.

“Orang hanya sekadar untuk kebutuhan ke pasar misalnya ngantri jam 12 malam, padahal dia harus istirahat pagi-pagi, karena pagi-pagi sudah harus ke pasar,” ungkapnya.

Dia mengatakan pembenahan distribusi BBM bersubsidi perlu melibatkan berbagai pihak. Selain pemerintah dan DPRD, evaluasi juga perlu melibatkan Pertamina, Patra Niaga serta pengelola SPBU untuk menemukan persoalan distribusi secara lebih presisi.

Ia juga membandingkan penyaluran BBM bersubsidi dengan BBM nonsubsidi yang menurutnya tidak menghadapi persoalan antrean serupa.

“Coba lihat, non-subsidi kan tidak masalah? Lancar-lancar aja kan? Nah, kenapa? Berarti bolehlah kita buat hipotesis, ada kemungkinan penyaluran BBM bersubsidi itu ada yang tidak tepat sasaran,” katanya.

Sebagai salah satu contoh pengendalian distribusi, Andi Harun mengingatkan kembali penggunaan Fuel Card yang pernah diterapkan di Samarinda. Sistem tersebut, menurutnya, memungkinkan kendaraan dan pemiliknya teridentifikasi sehingga pembelian dapat dikendalikan.

“Kenapa kemarin Samarinda memakai sistem Fuel Card? Itu nggak ada orang yang bisa dobel. Nggak ada yang bisa dobel, karena plat kendaraannya kita tandai, teridentifikasi, pemiliknya pun kita tandai,” jelasnya.

Andi Harun menegaskan persoalan antrean BBM bersubsidi perlu diperiksa secara menyeluruh, bukan hanya disederhanakan pada persoalan kuota. “Kalau kita mau, kita harus periksa satu-satu,” pungkasnya.

(Sf/Lo)