Seputar Kaltim

    Bukan Panti Jompo, Sekolah Lansia Kutim Fokus Edukasi dan Pemberdayaan

    Penulis:Lisda|Redaktur:Lodya A
    20 Januari 2026 pukul 21:02 WITA

    Ilustrasi Sekolah Lansia. (foto: Freepik)

    Sangatta - Program Sekolah Lansia yang akan diluncurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) pada awal 2026 dirancang gratis, tanpa pembangunan gedung dan terbuka untuk masyarakat yang berusia 60 tahun ke atas.

    Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi menyampaikan Sekolah Lansia bukan panti jompo, melainkan wadah edukasi dan pemberdayaan agar lansia tetap sehat, mandiri dan bahagia.

    “Sekolah Lansia tidak perlu bangun gedung. Bisa di balai desa, kantor kelurahan, masjid, gereja atau tempat lain yang memungkinkan,” ujar Junaidi.

    Peserta Sekolah Lansia tidak dibatasi jumlahnya dan tidak dipungut biaya apa pun. Seluruh lansia yang bersedia mengikuti kegiatan dapat langsung mendaftar melalui RT, desa, kecamatan atau Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

    Sekolah Lansia memiliki tiga jenjang pembelajaran, yakni Standar 1, Standar 2 dan Standar 3 dengan masing-masing jenjang terdiri dari 12 kali pertemuan. Peserta dinyatakan lulus apabila memenuhi minimal 80 persen kehadiran.

    “Lansia juga kita wisuda dan diberikan sertifikat. Baru bisa lanjut ke jenjang berikutnya,” tambahnya.

    Junaidi mengatakan materi pembelajaran meliputi edukasi kesehatan, pencegahan risiko jatuh, pengenalan penyakit lansia seperti osteoporosis, hingga penataan lingkungan rumah yang aman bagi lansia. Peserta juga difasilitasi untuk mengembangkan minat dan bakat, seperti seni, kerajinan, membatik, hingga pelatihan ringan yang tidak membebani fisik.

    Program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari PLKB, kader Bina Keluarga Lansia (BKL), Dinas Pendidikan melalui SKB, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, hingga rumah sakit pemerintah dan swasta.

    “Dokter umum maupun spesialis akan kita libatkan sebagai fasilitator, termasuk pemeriksaan kesehatan. Semua gratis,” katanya.

    Pendataan lansia dijadwalkan mulai Februari 2026 melalui verifikasi di tingkat desa dan kelurahan untuk memastikan data valid sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.

    "Per desa kita sudah punya data, nanti akan diverifikasi ulang di masing-masing desa. Apakah data ini valid, orangnya masih hidup atau masih ada atau sudah pindah dan seterusnya," tutupnya. 

    (Sf/Lo)

    Seputar Kaltim

    Bukan Panti Jompo, Sekolah Lansia Kutim Fokus Edukasi dan Pemberdayaan

    Penulis:Lisda|Redaktur:Lodya A
    20 Januari 2026 pukul 21:02 WITA

    Ilustrasi Sekolah Lansia. (foto: Freepik)

    Sangatta - Program Sekolah Lansia yang akan diluncurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) pada awal 2026 dirancang gratis, tanpa pembangunan gedung dan terbuka untuk masyarakat yang berusia 60 tahun ke atas.

    Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi menyampaikan Sekolah Lansia bukan panti jompo, melainkan wadah edukasi dan pemberdayaan agar lansia tetap sehat, mandiri dan bahagia.

    “Sekolah Lansia tidak perlu bangun gedung. Bisa di balai desa, kantor kelurahan, masjid, gereja atau tempat lain yang memungkinkan,” ujar Junaidi.

    Peserta Sekolah Lansia tidak dibatasi jumlahnya dan tidak dipungut biaya apa pun. Seluruh lansia yang bersedia mengikuti kegiatan dapat langsung mendaftar melalui RT, desa, kecamatan atau Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

    Sekolah Lansia memiliki tiga jenjang pembelajaran, yakni Standar 1, Standar 2 dan Standar 3 dengan masing-masing jenjang terdiri dari 12 kali pertemuan. Peserta dinyatakan lulus apabila memenuhi minimal 80 persen kehadiran.

    “Lansia juga kita wisuda dan diberikan sertifikat. Baru bisa lanjut ke jenjang berikutnya,” tambahnya.

    Junaidi mengatakan materi pembelajaran meliputi edukasi kesehatan, pencegahan risiko jatuh, pengenalan penyakit lansia seperti osteoporosis, hingga penataan lingkungan rumah yang aman bagi lansia. Peserta juga difasilitasi untuk mengembangkan minat dan bakat, seperti seni, kerajinan, membatik, hingga pelatihan ringan yang tidak membebani fisik.

    Program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari PLKB, kader Bina Keluarga Lansia (BKL), Dinas Pendidikan melalui SKB, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, hingga rumah sakit pemerintah dan swasta.

    “Dokter umum maupun spesialis akan kita libatkan sebagai fasilitator, termasuk pemeriksaan kesehatan. Semua gratis,” katanya.

    Pendataan lansia dijadwalkan mulai Februari 2026 melalui verifikasi di tingkat desa dan kelurahan untuk memastikan data valid sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.

    "Per desa kita sudah punya data, nanti akan diverifikasi ulang di masing-masing desa. Apakah data ini valid, orangnya masih hidup atau masih ada atau sudah pindah dan seterusnya," tutupnya. 

    (Sf/Lo)