Sangatta – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, meminta data perlindungan sosial terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi masyarakat. Warga yang meninggal dunia atau pindah tempat tinggal perlu segera dicatat, begitu pula keluarga yang ekonominya membaik maupun warga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan atau tertimpa musibah.

Ia menegaskan, pembaruan data tidak boleh hanya dilakukan menjelang penyaluran bantuan sosial, tetapi harus mengikuti perubahan kondisi warga.

“Data harus hidup dan terus diperbarui. Ada warga meninggal segera input datanya, perbarui datanya. Ada yang pindah segera perbarui datanya,” ujar Mahyunadi.

Data yang tidak sesuai dengan kondisi terbaru berisiko membuat bantuan salah sasaran. Warga yang sudah mampu secara ekonomi bisa tetap tercatat sebagai penerima, sedangkan keluarga yang baru mengalami kesulitan justru belum masuk dalam data.

Untuk itu, Mahyunadi meminta Dinas Sosial memperkuat koordinasi dengan camat, kepala desa, lurah, dan ketua RT. Mereka diharapkan aktif menyampaikan perubahan kondisi warga agar dapat diverifikasi dan diperbarui melalui sistem digital.

Ia mengingatkan, ketepatan data berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan sosial.

“Setiap data yang kita masukkan ada nasib sebuah keluarga. Satu kesalahan data bisa menyebabkan keluarga kehilangan haknya. Sebaliknya satu data yang kita perbaiki dapat membantu satu keluarga mendapatkan perlindungan yang memang menjadi haknya,” katanya.

Mahyunadi juga meminta seluruh pihak tidak bekerja sendiri-sendiri. Data harus saling terhubung dan informasi mengenai persoalan warga perlu disampaikan secepat mungkin agar pemerintah dapat mengetahui perubahan kondisi masyarakat.

Selain ketepatan data, ia menilai keberhasilan perlindungan sosial tidak cukup diukur dari banyaknya warga yang menerima bantuan. Program tersebut juga harus mendorong keluarga memperbaiki kehidupannya hingga mampu mandiri secara ekonomi.

Kondisi itu bisa dicapai ketika anggota keluarga memperoleh pekerjaan, usaha berkembang, pendapatan meningkat, serta anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik. Dengan penghasilan yang lebih baik, keluarga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah.

“Bantuan sosial adalah jaring pengaman, tetapi tujuan akhirnya adalah kemandirian dan kesejahteraan,” jelasnya.

Mahyunadi juga mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi Kutim yang didukung sumber daya alam daerah dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat RT.

“Jangan sampai daerah kita tumbuh secara ekonomi tetapi masih ada masyarakat yang tertinggal karena tidak terjangkau oleh kebijakan pemerintah,” tuturnya.

Ia berharap pembaruan data dan koordinasi antarpihak dapat membantu pemerintah memastikan perlindungan sosial diberikan sesuai kondisi masyarakat.

(Sf/Rs)