Samarinda - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki pendekatan unik dalam mengidentifikasi warga miskin ekstrem. Alih-alih sekadar mengacu pada pendapatan per kapita, lembaga ini merumuskan kriteria yang lebih komprehensif, mempertimbangkan konteks sosial dan geografis daerah.

“Kami tidak bisa menyamakan kondisi di Kaltim dengan daerah lain, terutama Jawa,” tegas Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kaltim, Saprudin Saida Panda, Rabu lalu. 

Menurutnya, faktor geografis dan sosial ekonomi masyarakat di Kaltim memiliki karakteristik tersendiri yang perlu diakomodasi dalam penentuan status kemiskinan.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi landasan awal dalam proses identifikasi. Namun, data ini tidak serta-merta dianggap final. Petugas lapangan melakukan verifikasi mendalam untuk memastikan akurasi data. “Kami tidak hanya melihat angka di kertas, tapi juga kondisi riil di lapangan,” jelasnya.

Apa saja yang menjadi pertimbangan, selain pendapatan yang berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), kondisi rumah tinggal juga menjadi indikator penting. Rumah dengan lantai tanah, dinding retak, atau atap bocor otomatis masuk dalam kategori tidak layak huni.

Akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi juga menjadi sorotan. “Ini penting karena menyangkut kesehatan dan kualitas hidup,” ujarnya.

Selain itu, faktor non-material seperti jenis pekerjaan, kepemilikan aset, jumlah tanggungan keluarga, hingga kondisi sosial masyarakat juga dipertimbangkan. “Misalnya, keluarga dengan anggota disabilitas atau lansia akan lebih rentan meskipun pendapatannya sedikit di atas garis kemiskinan,” terangnya.

Dengan kriteria yang lebih spesifik ini, Dinsos Kaltim berharap bantuan sosial dapat tepat sasaran. “Kami ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan,” pungkas Panda.

(Sf/Rs)