Tenggarong - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar melaksanakan rapat membahas perubahan ketiga Perda nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Senin (14/8/23) lalu. 

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Bapemperda, Ahmad Yani itu menghadirkan sejumlah pihak, salah satunya perwakilan Badan Riset dan Inovasi Daerah. 

Dalam pembahasan rapat tersebut menyepakati pemisahan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar. Rencana pemisahan struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar juga mendapat dukungan dari Budayawan Kukar, Awang Rifani.

Awang mengatakan dengan dipisahkannya struktur perangkat daerah, maka penganggaran untuk kegiatan kebudayaan bisa lebih optimal. Sementara di daerah lain, Dinas Kebudayaan berdiri sendiri atau tidak menempel di Dinas Pendidikan maupun Dinas Pariwisata.

"Menurut saya ;o,a tahun yang lalu bidang kebudayaan ini seperti di anak tirikan, sangat sedikit kegiatan yang dilakukan," kata Awang Rifani, Selasa (22/8/2023).

Ia menyebutkan kepedulian pemerintah daerah tercermin ketika bagaimana mengalokasikan di anggaran bidang kebudayaan. Sebab banyak hal yang harus dikerjakan, di antaranya memelihara cagar budaya.

"Mendorong pelaku seni budaya dan lainnya, banyak kerja kerja wajib di kebudayaan yang memerlukan dorongan anggaran yang maksimal. Memang ini tidak terlihat langsung hasilnya," ungkapnya.

Dirinya berharap pemisahan struktur OPD tersebut bisa segera terealisasi. "Kami berharap setelah terealisasi, pegawai yang menangani kebudayaan bisa lebih fokus lagi, karena OPDnya berdiri sendiri," tuturnya.

Kata dia, kebudayaan di Kukar harus menjadi ikon, di mana harus memiliki ciri khas tersendiri dan ditonjolkan.

"Bagaimana kebudayaan di Kukar kelihatan maju dan berkembang, karena jantungnya budaya di Kaltim ada di Kukar. Bagaimana bisa mempunyai efek untuk daerah lain, kalau jantungnya sendiri tidak dikembangkan," tutupnya. 

(Sf/By)