Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menargetkan pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) berbasis listrik pada tahun 2025. Program ini akan diawali dengan pembukaan dua trayek utama, yakni Trayek 1A dan Trayek 1B, serta dua trayek feeder, yaitu Trayek F2 dan F5.  

Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menegaskan bahwa pengadaan BRT ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Pemerintah wajib menyediakan layanan transportasi umum yang layak bagi masyarakat. Karena itu, pada 2025 kami akan memulai operasional dengan dua trayek utama dan dua trayek feeder,” ujar Manalu, Kamis (12/12/2024).  

Manalu menjelaskan, layanan BRT di Samarinda akan menggunakan skema Buy The Service (BTS), di mana pemerintah membeli layanan transportasi dengan sistem pembayaran berbasis tarif per-kilometer. Untuk memastikan keberhasilan program ini, Dishub telah melibatkan berbagai pihak, termasuk pengusaha otobus (PO) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda), guna meminimalkan potensi keluhan.  

“Kami memastikan bus yang digunakan adalah bus berbasis listrik. Ini sejalan dengan arahan wali kota Samarinda dalam mendukung pengendalian emisi gas rumah kaca,” terang Manalu.  

Dishub Samarinda optimistis penggunaan bus listrik akan menekan emisi gas buang secara signifikan. Berdasarkan kajian, satu liter bahan bakar fosil menghasilkan 2,5 kilogram emisi gas buang. Dengan migrasi ke bus listrik, menurutnya Samarinda dapat berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.  

Manalu menambahkan, operasional BRT akan dirancang dengan standar tinggi, termasuk waktu kedatangan antar bus (headway) 12 menit dan waktu operasional selama 12 jam perhari. Proses lelang untuk pengadaan bus listrik jenis medium dijadwalkan melalui e-katalog.  

“Kami ingin memastikan layanan transportasi ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga efisien dan nyaman bagi masyarakat,” pungkasnya.  

(Sf/Rs)