Seputar Kaltim

    BRIDA Kaltim Punya Fungsi Evaluasi Kebijakan, Maksimalkan Kerja Sama

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    20 Desember 2024 pukul 19:25 WITA

    Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur, Fitriansyah. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya meningkatkan kualitas riset sebagai landasan pengambilan kebijakan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi lokal dan perusahaan luar negeri.

    Kepala BRIDA Kaltim, Fitriansyah menekankan pentingnya kolaborasi untuk menghasilkan riset yang berkualitas dan relevan.

    "Kami berusaha untuk meningkatkan hasil-hasil riset itu dengan cara berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi lokal di Kaltim, kemudian di luar Kaltim, termasuk dengan kawan-kawan dari perusahaan luar negeri," ujar Fitriansyah dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Diskominfo Kaltim di Samarinda, pada Jumat (20/12/2024).

    Fitriansyah menyoroti tantangan dalam pemanfaatan hasil riset di lapangan. Ia menyayangkan masih banyak hasil riset yang hanya berakhir sebagai laporan semata, tanpa dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan kebijakan.

    "Jangan dijadikan sebagai laporan saja. Hasil riset sebaiknya memang menjadi referensi bagi pengambilan kebijakan yang berbasis bukti dan berbasis ilmiah juga," tegasnya.

    Untuk mengatasi tantangan tersebut, BRIDA Kaltim berinovasi dengan mengubah format laporan riset menjadi nasihat kebijakan (policy brief) melalui jabatan fungsional analis kebijakan. Format ini dinilai lebih ringkas dan mudah dipahami oleh para pengambil keputusan.

    "Sifatnya seperti policy brief yang nantinya kami akan serahkan kepada pengambil keputusan, seperti Gubernur atau legislatif," kata Fitriansyah. Dengan format policy brief, diharapkan hasil riset dapat lebih mudah diakses dan diimplementasikan dalam perumusan kebijakan.

    Fitriansyah juga memaparkan beberapa riset yang telah dilakukan BRIDA Kaltim bersama para pemangku kepentingan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut isu-isu riset yang diangkat cukup beragam dan berimbang, mencakup berbagai bidang penting bagi pembangunan daerah.

    "Isu-isu riset cukup berimbang, baik dari ranah perekonomian, perencanaan pembangunan, lingkungan, energi, pangan, dan lain sebagainya," tutupnya.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    BRIDA Kaltim Punya Fungsi Evaluasi Kebijakan, Maksimalkan Kerja Sama

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    20 Desember 2024 pukul 19:25 WITA

    Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur, Fitriansyah. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya meningkatkan kualitas riset sebagai landasan pengambilan kebijakan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi lokal dan perusahaan luar negeri.

    Kepala BRIDA Kaltim, Fitriansyah menekankan pentingnya kolaborasi untuk menghasilkan riset yang berkualitas dan relevan.

    "Kami berusaha untuk meningkatkan hasil-hasil riset itu dengan cara berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi lokal di Kaltim, kemudian di luar Kaltim, termasuk dengan kawan-kawan dari perusahaan luar negeri," ujar Fitriansyah dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Diskominfo Kaltim di Samarinda, pada Jumat (20/12/2024).

    Fitriansyah menyoroti tantangan dalam pemanfaatan hasil riset di lapangan. Ia menyayangkan masih banyak hasil riset yang hanya berakhir sebagai laporan semata, tanpa dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan kebijakan.

    "Jangan dijadikan sebagai laporan saja. Hasil riset sebaiknya memang menjadi referensi bagi pengambilan kebijakan yang berbasis bukti dan berbasis ilmiah juga," tegasnya.

    Untuk mengatasi tantangan tersebut, BRIDA Kaltim berinovasi dengan mengubah format laporan riset menjadi nasihat kebijakan (policy brief) melalui jabatan fungsional analis kebijakan. Format ini dinilai lebih ringkas dan mudah dipahami oleh para pengambil keputusan.

    "Sifatnya seperti policy brief yang nantinya kami akan serahkan kepada pengambil keputusan, seperti Gubernur atau legislatif," kata Fitriansyah. Dengan format policy brief, diharapkan hasil riset dapat lebih mudah diakses dan diimplementasikan dalam perumusan kebijakan.

    Fitriansyah juga memaparkan beberapa riset yang telah dilakukan BRIDA Kaltim bersama para pemangku kepentingan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut isu-isu riset yang diangkat cukup beragam dan berimbang, mencakup berbagai bidang penting bagi pembangunan daerah.

    "Isu-isu riset cukup berimbang, baik dari ranah perekonomian, perencanaan pembangunan, lingkungan, energi, pangan, dan lain sebagainya," tutupnya.

    (Sf/Rs)