Balikpapan - Badan Pusat Statistik (BPS) tengah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Kepala BPS Provinsi Kaltim, Yusniar Juliana, menyampaikan bahwa persiapan sensus ini telah dimulai sejak tahun 2024.

"Sesuai amanat undang-undang, SE dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Saat ini kami sedang dalam masa persiapan," ucap Yusniar dalam keterangannya, Senin (29/9/2025).

SE 2026 akan mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, melibatkan seluruh pelaku usaha di Indonesia, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar. Karena cakupannya sangat luas, BPS memerlukan sekitar 180 ribu petugas pendata untuk mendukung pelaksanaan sensus ini.

Dirinya juga mengajak mahasiswa untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Ia menilai, mahasiswa memiliki kemampuan dan semangat yang dibutuhkan untuk menjadi mitra BPS dalam menjalankan tugas pendataan.

“Kami mengajak adik-adik mahasiswa untuk berpartisipasi dalam SE 2026. Dunia BPS memerlukan mitra yang unggul, dan mahasiswa memiliki potensi besar untuk membantu menghasilkan data yang akurat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa data hasil SE 2026 akan sangat penting, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga untuk pelaku usaha. Informasi yang dikumpulkan akan mencakup berbagai hal, termasuk isu-isu ekonomi terbaru, seperti ekonomi lingkungan dan ekonomi digital.

“Salah satu indikator penting yang akan diukur adalah operating margin, yaitu tingkat efisiensi usaha dalam menggunakan biaya operasional untuk memperoleh keuntungan maksimal,” lanjutnya.

Lanjutnya, data ini dinilai strategis karena dapat membantu pelaku usaha dalam mengidentifikasi peluang usaha, menyusun strategi investasi, serta meningkatkan daya saing. Data dari SE 2026 akan memberikan manfaat besar bagi dunia usaha.

“Mereka bisa menggunakannya untuk merencanakan pengembangan bisnis, memperluas usaha, dan memperkuat posisi di pasar,” terangnya.

BPS berharap kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, dapat membuat SE 2026 berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid, serta bermanfaat luas bagi pembangunan ekonomi nasional.

(Sf/Rs)