Tenggarong - Pemahaman masyarakat mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi perhatian BPJS Kesehatan. 

Guna memperkuat penyampaian informasi kepada publik, BPJS Kesehatan Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Tim Sumber Daya Manusia, Umum, dan Komunikasi (SDMUK) BPJS Kesehatan Cabang Samarinda mengajak insan pers Kukar berdiskusi dalam media gathering di Wedang Sumirah, Tenggarong, Selasa (18/8/2026).

Pertemuan tersebut selain dijadikan sebagai wadah menjalin silaturahmi,  tapi juga dimanfaatkan untuk membangun kesamaan pemahaman mengenai program JKN sekaligus meluruskan informasi keliru yang beredar di tengah masyarakat.

Kabag SDMUK BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, Samiaji mengatakan media memiliki posisi penting dalam membantu masyarakat memperoleh informasi yang valid mengenai layanan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, derasnya arus informasi di tengah masyarakat membuat tantangan komunikasi publik semakin besar, terutama dengan masih ditemukannya hoaks dan informasi yang tidak disampaikan secara utuh.

“Kami ingin informasi yang disampaikan kepada publik bisa lebih edukatif dan cerdas. Tantangan kita bersama adalah hoaks. Media adalah mitra strategis kami, informasi BPJS Kesehatan tidak akan sampai secara luas tanpa peran wartawan, khususnya di Kukar,” ujar Samiaji.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Kukar, Ika Irawati menegaskan kepesertaan JKN seharusnya tidak dipandang sebatas hubungan antara besaran iuran dengan layanan yang diterima.

Ia menjelaskan JKN dibangun dengan prinsip gotong royong dan subsidi silang. Artinya, peserta yang dalam kondisi sehat secara tidak langsung turut menopang pembiayaan peserta lain yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Prinsip JKN itu gotong royong. Bukan berarti bayar Rp35 ribu atau Rp150 ribu lalu menghitung dapat apa. Sistemnya subsidi silang yang sehat membantu yang sakit. Jadi fokus utamanya perlindungan,” jelasnya.

Ia mendorong masyarakat untuk memastikan kepesertaan JKN tetap aktif dan memiliki jaminan kesehatan sebelum jatuh sakit.

Ia menilai keberadaan jaminan kesehatan perlu dipersiapkan sejak kondisi seseorang masih sehat, sehingga dapat digunakan ketika sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan medis.

Dari sisi cakupan kepesertaan, BPJS Kesehatan Kukar mencatat jumlah peserta telah mencapai 100 persen berdasarkan data masterfile dari total populasi sekitar 817 ribu jiwa.

Peserta tersebut berasal dari berbagai segmen, mulai dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung pemerintah hingga kelompok Non-PBI seperti ASN, PPPK, pekerja swasta dan peserta mandiri.

“Secara data masterfile sudah 100 persen. Fokus kita saat ini memastikan status kartu peserta itu aktif dan terus mengantisipasi dinamika perpindahan penduduk,” tegasnya.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kukar, Andi Wibowo menilai kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan media perlu terus diperkuat. 

Ia menyebut isu pelayanan kesehatan memiliki banyak aspek, sehingga membutuhkan penyampaian informasi yang mudah dipahami masyarakat.

“Kami ingin sinergi ini terus berlanjut supaya informasi yang diterima masyarakat dapat dipahami. Isu pelayanan kesehatan ini kompleks, jadi edukasi yang jelas sangat dibutuhkan,” tandasnya.

(Sf/Rs)