Samarinda – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda, Suwarso, mengungkapkan potensi longsor di jalan tembusan Merdeka-Sambutan. Setelah sebelumnya sebagian badan jalan longsor hingga akhirnya runtuh, pihaknya melakukan pemetaan di wilayah lain dari jalan alternatif yang diresmikan pada Maret 2024 lalu itu. 

Wali Kota Samarinda, Andi Harun pun juga mengakui bahwa hal itu terjadi akibat perencanaan infrastruktur yang kurang matang. Ia menyoroti kurangnya persiapan teknis untuk mencegah bencana di lokasi tersebut, apalagi dengan medan yang cukup terjal. 

“Seharusnya aliran air disiapkan terlebih dahulu, ditambah dengan pemasangan turap untuk memperkuat tebing. Namun, hal itu tidak dilakukan. Akibatnya, potensi longsor semakin besar,” ungkap Suwarso.  

Ketika ia meninjau lokasi saat pertama kali jalan tersebut longsor pada Desember 2024 lalu, ia  mencatat bahwa tanah di kawasan tersebut masih dalam kondisi bergerak. Ditambah lagi dengan curah hujan yang tinggi, material tanah yang sebagian besar berupa lempung ini mudah terpengaruh. “Dua hari setelahnya, patahan tersebut menjadi total,” jelasnya.  

Ia juga menekankan bahwa idealnya tebing-tebing di kawasan tersebut harus dilengkapi dengan teras siring atau turap, atau paling tidak ditanami tumbuhan penguat seperti rumput atau pohon untuk menahan pergerakan tanah.  

Berdasarkan pantauan tim BPBD, ia mengatakan beberapa titik rawan longsor masih ada. “Di sekitar tikungan kedua dari arah Merdeka, tebing batu yang curam, sering terjadi guguran batu dan pohon tumbang hingga dua kali. Kondisi ini menambah potensi bencana,” ujarnya.  

Untuk mencegah longsor berikutnya, BPBD akan bekerja sama dengan PUPR menyusun kajian teknis dan memberikan rekomendasi berdasarkan rencana risiko bencana. 

“Kerentanan longsor nantinya akan diukur, apakah rendah, sedang, atau tinggi. Dari situ, kami akan menentukan langkah yang perlu diambil,” tuturnya.   

Terkait dengan jalan yang tak lagi bisa digunakan itu, pemerintah kota telah mengalokasikan dana sekitar Rp1,9 miliar untuk perbaikan. Dalam waktu dekat, PUPR menargetkan jalan alternatif itu sudah bisa digunakan masyarakat kembali. 

(Sf/Rs)