Tanjung Redeb - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau, Masyahadi Muhdi Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di BPBD Berau masih jadi kendala ketika bencana alam terjadi Kabupaten Berau.

Ia juga mengatakan bahwa Kabupaten Berau saat ini memiliki 98 karyawan BPBD namun terbagi lagi yakni BPBD 32 orang, Damkar 59 orang dan Tim Reaksi Cepat (TRC) 7 orang. Dirinya berharap kedepan terdapat penambahan SDM.

"Sebenarnya ini sudah pembahasan yang lama. Kami sudah mengusulkan namun memang belum ada, kita tunggu saja kedepannya semoga ada," ujar  Kepala BPBD Kabupaten Berau, Masyahadi Muhdi.

Terlebih, posisi Kabupaten Berau bila mengacu pada dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Berau tahun 2019-2024, Kabupaten Berau memiliki nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 173,74 (kategori kelas tinggi).

Di mana, jenis bencana yang biasa terjadi di Kabupaten Berau yaitu banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, serta tanah longsor. rawan terjadi bencana alam seperti, kebakaran hutan, banjir, longsor hingga kebakaran.

Selain itu, pembentukan TRC Multisektor dilakukan di Kabupaten Berau, yang mana melibatkan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana sesuai dengan spesifikasi tugas dan fungsinya masing-masing.

"Bencana itu merupakan urusan bersama dan diharapkan adanya kerja sama yang baik apabila terjadi bencana dan semua sudah siap," tungkasnya.

Masyadi mengatakan kolaborasi ini menjadi wujud untuk memperkuat kesiapsiagaan dan segala upaya yang berhubungan dengan penyelamatan korban dan penanggulangan bencana.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis juga menyadari terkait penanggulangan bencana ini di perlukan pendukung seperti Sarana Prasarana (Sapras) yang sering menjadi keluhan di BPBD 

"Tentu ini memerlukan Sapras insyaallah kita akan memberi perhatian ke kawan-kawan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang spesifik yang sangat mereka butuhkan," pungkasnya

Ia juga menyampaikan kemungkinan untuk tahun depan akan dibahas terkait kurangnya Sapras dan SDM pada BPBD namun belum bisa dipastikan akan terpenuhi di tahun depan.

"Mungkin tahun 2026 kali, karna tahun 2025 akan kita bahas. 2024 untuk 2025 artinya paling tidak 2026. Itu untuk non struktur dan sturuktural termasuk disitu sudah perangkat dan SDM nya," pungkasnya.

Dirinya juga mendorong perangkat terkait seperti Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) untuk memberikan perhatian khusus terhadap BPBD serta melakukan pembenahan pengadaan barang baik non struktur maupun struktur terkait mitigasi bencana untuk dapat di penuhi.

Gamalis juga mengajak semua sektor termasuk pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk terlibat secara terkoordinasi agar penanganan bencana dapat dilakukan dengan efektif.

(Sf/Rs)