Seputar Kaltim

    Bontang Siapkan Roadmap Kependudukan 2026, Fokus Atasi Ketimpangan SDM dan Data Penduduk

    Penulis:Nuraini|Redaktur:Rusdianto
    12 Mei 2026 pukul 13:19 WITA

    Workshop Penyusunan Roadmap Pembangunan Kependudukan Kota Bontang Tahun 2026. (Foto: Prokompim Bontang)

    Bontang - Bontang mulai menyusun strategi baru pembangunan kependudukan yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemerataan kesejahteraan keluarga, hingga validasi data penduduk.

    Langkah itu ditandai melalui Workshop Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Kependudukan Kota Bontang Tahun 2026 yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Selasa (12/5/2026).

    Dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyoroti tantangan utama yang dihadapi daerah, mulai dari rendahnya literasi hingga produktivitas masyarakat yang dinilai belum optimal.

    “Kita menghadapi tantangan literasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Jangan sampai jumlah penduduk kita banyak, tetapi produktivitasnya rendah,” ujar Agus Haris.

    Menurut Agus Haris, pembangunan kependudukan tidak bisa disamaratakan di seluruh wilayah Bontang karena tiap kelurahan memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda.

    Ia mencontohkan wilayah utara Bontang yang dekat kawasan industri memiliki persoalan berbeda dibanding wilayah lain. Sementara kawasan seperti Bontang Lestari disebut memerlukan perhatian khusus pada sektor pendidikan dan kesejahteraan keluarga.

    “Karakteristik penduduk di tiap wilayah tidak sama. Penanganan penduduk di wilayah utara yang dekat dengan industri tentu berbeda dengan wilayah lainnya,” katanya.

    Selain itu, Pemkot Bontang juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Agus Haris meminta seluruh dinas, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan hingga Disdukcapil, memperkuat koordinasi agar data penduduk benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat.

    Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar program pemerintah tepat sasaran, terutama dalam menyongsong target Indonesia Emas 2045.

    “Data harus riil, berbasis kondisi keluarga, agar intervensi pemerintah tepat sasaran,” tegasnya.

    (Sf/Lo)

    Seputar Kaltim

    Bontang Siapkan Roadmap Kependudukan 2026, Fokus Atasi Ketimpangan SDM dan Data Penduduk

    Penulis:Nuraini|Redaktur:Rusdianto
    12 Mei 2026 pukul 13:19 WITA

    Workshop Penyusunan Roadmap Pembangunan Kependudukan Kota Bontang Tahun 2026. (Foto: Prokompim Bontang)

    Bontang - Bontang mulai menyusun strategi baru pembangunan kependudukan yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemerataan kesejahteraan keluarga, hingga validasi data penduduk.

    Langkah itu ditandai melalui Workshop Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Kependudukan Kota Bontang Tahun 2026 yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Selasa (12/5/2026).

    Dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyoroti tantangan utama yang dihadapi daerah, mulai dari rendahnya literasi hingga produktivitas masyarakat yang dinilai belum optimal.

    “Kita menghadapi tantangan literasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Jangan sampai jumlah penduduk kita banyak, tetapi produktivitasnya rendah,” ujar Agus Haris.

    Menurut Agus Haris, pembangunan kependudukan tidak bisa disamaratakan di seluruh wilayah Bontang karena tiap kelurahan memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda.

    Ia mencontohkan wilayah utara Bontang yang dekat kawasan industri memiliki persoalan berbeda dibanding wilayah lain. Sementara kawasan seperti Bontang Lestari disebut memerlukan perhatian khusus pada sektor pendidikan dan kesejahteraan keluarga.

    “Karakteristik penduduk di tiap wilayah tidak sama. Penanganan penduduk di wilayah utara yang dekat dengan industri tentu berbeda dengan wilayah lainnya,” katanya.

    Selain itu, Pemkot Bontang juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Agus Haris meminta seluruh dinas, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan hingga Disdukcapil, memperkuat koordinasi agar data penduduk benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat.

    Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar program pemerintah tepat sasaran, terutama dalam menyongsong target Indonesia Emas 2045.

    “Data harus riil, berbasis kondisi keluarga, agar intervensi pemerintah tepat sasaran,” tegasnya.

    (Sf/Lo)