Bontang - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memperoleh alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp88,8 miliar pada 2026. Dana tersebut diprioritaskan untuk penanganan banjir melalui pembangunan infrastruktur drainase dan pengendalian air di sejumlah wilayah rawan genangan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bontang, Muhammad Syahbirin, mengatakan arah penggunaan Bankeu tahun ini memang difokuskan pada penguatan sistem pengendalian air melalui sejumlah pembangunan fisik.

“Dana ini diarahkan ke program prioritas, terutama pengendalian banjir,” ujar Kamis (29/1/2026).

Sejumlah kegiatan yang dibiayai meliputi pembangunan saluran drainase di Kelurahan Gunung Telihan, pembangunan Polder Tanjung Laut, pembangunan saluran drainase primer di Kelurahan Api-Api, serta pembangunan saluran drainase primer Segmen 1 dan Segmen 2 di Kelurahan Guntung.

Wilayah-wilayah tersebut selama ini dikenal sebagai kawasan yang kerap terdampak genangan saat curah hujan tinggi. Pembangunan polder dan saluran primer diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir di permukiman warga.

Penyaluran Bankeu dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap pertama sebesar 25 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 35 persen.

“Saat ini Bontang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk pencairan tahap pertama, yang ditargetkan mulai direalisasikan pada Februari mendatang,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa nilai bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim tahun ini lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025, alokasi Bankeu untuk Kota Bontang tercatat sebesar Rp226 miliar.

“Penurunannya memang cukup signifikan, karena menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan APBD Pemrov Kaltim,” tandasnya.

(Sf/Lo)