Bontang - Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bontang menargetkan Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang untuk turut  dilakukan tes urine sama seperti beberapa Operasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang telah lebih dulu dilakukan pengetesan.

Ketua BNNK Bontang Lulyana Ramdani mengatakan, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Tes urine perlu dilakukan pada lingkungan Pemerintahan yang menjalan kan kebijakan serta pada lingkungan DPRD.

"Wali kota dan wakil wali kota sudah kita periksa, begitu juga sebagaian ASN (Aparatur Sipil Negera), tinggal DPRD saja yang belum," ucap Lulyana, Rabu (11/12/2024). 

Ia mengungkapkan, pihaknya telah melakan kordinasi terkait hal tersebut kepada ketua DPRD yaitu Andi Faizal Sofyan Hasdam, sejak Oktober lalu. Akan tetapi, hingga kini belum mendapatkan konfirmasi dari Ketua DPRD Bontang terkait ketersediaan waktu dari pihak mereka.

"Kami masih menunggu konfirmasi, saya liat juga mereka masih banyak kegiatan. Tapi semoga sebelum akhir tahun mereka sudah ada waktu," ucapnya.

BNNK menargetkan melakukan test urine kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dangan Perjanjian Kerja) sebesar 6 persen atau 215 orang. Saat ini, pihaknya sudah menjalankan test itu kepada 120 orang.

Target 6 Persen tersebut dikarenakan adanya keterbatatasan alat test urine yang di bantu pemerintah hanya 500 paket saja.

"Karena itu juga kami hanya menargetkan pegawai yang hadir saja. Honorer juga akan kami periksa," terangnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, pihaknya sangat terbuka jika BNNK mau melakukan test urine kepada seluruh anggota DPRD. Menurutnya, sebagai perwakilan rakyat, DPRD harus mencontohkan hal baik bagi masyarakat, termasuk dalam hal bersih dari Narkoba.

"Kita terbuka, silahkan dari BNNK saja yang menentukan waktunya,” pungkas Andi Faiz. 

(Sf/Rs)