Penajam - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) bakal menyambangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Ini sebagai tindak lanjut atas penolakan honorer yang tidak terima diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.

Plt Kepala badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Ainie mengatakan akan mengusulkan seluruh honorer diangkat menjadi P3K penuh waktu.

“Insyaallah Rabu (5/2/2025) besok, jajaran kita bersama DPRD akan mengunjungi KemenPAN-RB untuk menyampaikan tuntutan yang dilontarkan para honorer se-PPU saat demo kemarin,” katanya, Selasa (4/2/2025).

Jika seluruh honorer di Kabupaten PPU diangkat menjadi P3K penuh waktu, maka Pemkab PPU setidaknya menyiapkan anggaran senilai Rp168 miliar untuk menggaji mereka.

“Berdasarkan data kita, saat ini baru 28 persen belanja pegawai yang diperkirakan akan terpakai dari batas maksimal 30 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, itu belum termasuk tunjangan. Jadi, semisalnya seluruh honorer diangkat jadi P3K penuh waktu, mnaka anggaran kita akan membengkak,” ungkapnya.

Pemkab dan DPRD PPU akan berusaha semaksimal mungkin mencarikan solusi atas permasalahan ini agar tidak menimbulkan kericuhan. "Kita akan terus upayakan dan semoga ada solusi saat kunjungan nanti,” tandasnya.

(Sf/By)