Samarinda - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda menerima permintaan magang dari empat belas mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Mulawarman (Unmul). Komisioner KPU Samarinda Dwi Haryono menjelaskan, kegiatan ini diinisiasi murni oleh pihak Unmul dengan bersurat.

"Harapannya kan ini musim tahapan kepemiluan jadi bisa full mendapatkan informasi, kemudian dapat melihat secara langsung proses pemilu itu dilaksanakan," papar Dwi. 

Dwi pun menyampaikan, akan terbantu jika ada mahasiswa magang di KPU, terlebih dalam Pemilu seperti saat ini. Sebab, ia merasa secara SDM (Sumber Daya Manusia) pihaknya pun masih kekurangan. 

Dari penuturannya, rencana magang ini akan dimulai selama dua bulan. Terhitung sejak tanggal 1 Februari hingga 30 Maret 2024. Ia berharap, dengan adanya mahasiswa magang ini dapat membantu kerja KPU.

"Selain itu, mahasiswa yang magang di KPU juga kan sebagai sarana implementasi ilmu-ilmu yang didapatkan. Karena hubungan antara sosial politik dengan kepemiluan kan nyambung," sebutnya.

Meski tak secara gamblang, ia menyebutkan, empat belas mahasiswa itu asalnya dari berbagai macam program studi. Di antaranya ialah Psikologi, Hubungan Internasional, Pembangunan Sosial, Administrasi Bisnis, Ilmu Pemerintahan, dan Administrasi Publik. 

"Mereka ini punya skill yang beda-beda, public speaking nya juga bagus," pujinya.

Empat belas mahasiswa itu akan dibagi ke dalam divisi-divisi yang ada secara merata dengan sistem rolling. Dwi mengatakan, alasannya adalah supaya masing-masing dari mereka bisa tahu dan merasakan, apa saja kesibukan yang dilakukan dari setiap divisi. Tapi, jika ada pekerjaan besar yang butuh kerja sama, maka mereka akan disatukan kembali.

"Apalagi tahapan pilkada sudah berjalan juga, 26 Januari kan gong nya sudah mulai juga," ucapnya. 

Sebelumnya pun KPU terbuka soal permohonan magang dari instansi pendidikan. Juga tidak terpatok pada satu bidang pembelajaran. Hanya saja Dwi merasa, yang paling cocok untuk magang di KPU adalah yang mempelajari ilmu sosial dan politik. 

"Artinya dalam hal ini KPU tidak pernah membatasi. Kalo kemarin ada pernah dari UINSI, itu dari hukum, tarbiah dan sebagainya," jelas Dwi.

(Sf/Rs)