Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Kecamatan Samarinda Seberang menegaskan bahwa relokasi warga menjadi opsi paling realistis dalam menghadapi bencana tanah longsor yang terus mengancam kawasan Perumahan Kledang Mas, khususnya di Blok BS. 

Camat Samarinda Seberang, Aditya Koesprayogi mengatakan, hingga kini jumlah rumah terdampak telah bertambah menjadi 21 unit, dan pergerakan tanah masih berlangsung secara aktif.

Ia menekankan bahwa bencana yang terjadi sifatnya tak bisa diliat di permukaan, melainkan pergerakan lapisan tanah di bawah permukaan, sehingga sulit dikenali tanpa peralatan geoteknis. 

“Ini bukan longsor yang bisa langsung kita lihat. Gerakannya terjadi di bawah tanah. Karena itu, deteksi butuh alat, dan hasil kajian menyarankan relokasi sebagai langkah penyelamatan,” ujar Aditya, Rabu (16/4/2025).

Beberapa pihak seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda disebutkannya telah menggandeng tim geologi dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) untuk melakukan pemantauan menggunakan alat khusus.

Relokasi menurutnya dinilai sebagai langkah preventif yang mendesak untuk menghindari potensi korban jiwa dan kerugian lebih besar. 

Pemerintah kecamatan bersama BPBD saat ini tengah berkoordinasi lintas sektor untuk mencari lokasi relokasi yang aman dan layak, termasuk menjajaki kemungkinan penyewaan rumah sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Aditya mengungkapkan bahwa pihaknya juga menjalin komunikasi dengan pengembang dan mantan pengembang kawasan perumahan tersebut. 

Ia berharap pengembang memiliki itikad baik dengan menyediakan lahan kosong yang masih tersedia untuk lokasi relokasi.

“Kami upayakan bantuan dari berbagai pihak. Termasuk wacana penyewaan rumah sementara agar warga tidak semakin terpuruk secara sosial dan psikologis,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa longsor ini terjadi akibat karakteristik tanah lempung yang jenuh oleh air hujan, menyebabkan lapisan bawahnya bergerak. Tidak ada aktivitas pembangunan saat kejadian berlangsung, sehingga bencana ini dikategorikan sebagai peristiwa alam murni.

Sejak longsor pertama pada Mei 2023, penanganan kawasan Kledang Mas telah menuai perhatian publik. Pemkot Samarinda sempat merencanakan penanganan teknis berupa metode cut slope, namun terkendala anggaran.

Komisi III DPRD Samarinda pun turun langsung ke lokasi dan mewacanakan pencabutan izin pengembang bila tidak ada langkah konkret.

Kini, dengan potensi dampak dan ancaman yang belum mereda, relokasi menjadi jalan tengah yang didorong oleh pemerintah sebagai solusi jangka panjang.

“Intinya kami upayakan upayakan dan sampaikan progres yang kami upayakan serta dukungan dari pemerintah,” pungkas Aditya.

(Sf/Rs)