Samarinda - Dalam upaya mewujudkan visi "Kaltim Sejahtera 2045", Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menegaskan komitmen daerah terhadap pengembangan ekonomi hijau. Pernyataan ini disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2025.

Dalam Musrenbang tersebut, Akmal Malik menekankan bahwa tidak akan ada perbedaan signifikan dalam RKPD dari kepemimpinan sebelumnya, Isran Noor - Hadi Mulyadi. Namun, Akmal Malik berencana untuk lebih memfokuskan pada pembangunan ekonomi hub, yang akan mendukung sektor-sektor terkait untuk saling berkaitan dan berkontribusi pada ekonomi hijau.

Akmal juga mengingatkan para calon kandidat gubernur mendatang untuk memperhatikan penyusunan RKPD ini dengan seksama, mengingat pentingnya basis pokok pikiran ini yang dapat diadopsi dalam visi misi mereka untuk Pilkada 2024.

Dalam forum yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, Akmal Malik menyoroti pentingnya diversifikasi ekonomi yang didukung oleh infrastruktur wilayah yang memadai dan sumber daya manusia yang berkualitas. "Kaltim harus menjadi penggerak super penghubung ekonomi Nusantara yang maju, adil, dan berkelanjutan," ucapnya.

Fokus utama yang disoroti oleh Akmal Malik adalah proses pengembangan hilirisasi industri di Provinsi Kaltim. Ia menekankan bahwa transformasi ekonomi dari sektor yang semula bergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti tambang batubara dan minyak bumi, ke sumber daya alam yang terbarukan seperti kelapa sawit, karet, padi, perikanan, peternakan, dan pariwisata, perlu mendapatkan perhatian besar.

Menurut Akmal Malik, sektor industri pengolahan dapat menjadi penopang ekonomi yang berkelanjutan bagi daerah, yang akan menggeser dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian. Hilirisasi industri yang menyentuh ekonomi kerakyatan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kawasan.

Selain itu, Akmal Malik menekankan pentingnya pengembangan klaster industri sebagai fokus utama, dengan perekonomian yang ditopang oleh lapangan usaha manufaktur dan jasa, serta mengedepankan prinsip pembangunan ekonomi hijau. "Kami mengedepankan ekonomi hijau sebagai tema utama yang sekaligus gerakan bersama bagi seluruh daerah di Indonesia," tambahnya.

Dalam hal pendanaan, Akmal Malik mengusulkan pendekatan "money follow program" sebagai acuan dalam menyusun rencana pendanaan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2025, dengan tetap mengedepankan kualitas belanja yang baik dan terarah. Ia juga mengingatkan pentingnya memenuhi belanja wajib yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Terakhir, Akmal Malik berharap Pemerintah Pusat dapat mengawal proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk menjamin sinergi dan integrasi antara Pembangunan IKN dengan Pembangunan Kaltim.

Dengan komitmen itu, Akmal Malik percaya visi "Kaltim Sejahtera 2045" tampaknya bukan hanya sekedar impian, melainkan sebuah rencana aksi yang siap dijalankan demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

(Sf/Rs)