Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun mendesak segera dilakukannya Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kesiapsiagaan Bencana yang melibatkan 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Desakan ini muncul sebagai respons cepat terhadap peningkatan ancaman bencana hidrometeorologi dan tanah longsor, terutama setelah berkaca pada kejadian tragis yang menimpa wilayah Sumatera dan Aceh.

Andi Harun menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan solusi teknis seperti drainase, melainkan harus menyentuh akar permasalahan.

Andi Harun menekankan bahwa bencana yang terjadi selama ini adalah akibat dari kerusakan keseimbangan alam yang berlangsung sekian lama.

"Mengatasi banjir dan tanah longsor tidak cukup dengan pendekatan teknis, drainase. Tapi, di sana letaknya kita bisa berkaca bahwa ini akibat sekian lama karena tangan-tangan yang melakukan kerusakan terhadap keseimbangan alam," ujar Andi Harun usai meninjau Pasar Pagi Samarinda pada Jumat (5/12/2025).

Sebagai bentuk kontribusi akademik dan mendorong perubahan perspektif masyarakat, Wali Kota juga mengungkapkan sedang menyiapkan tulisan ilmiah mengenai masalah ini.

"Saya lagi siapkan tulisan soal itu, tulisan yang ilmiah, akademik, sebagai sebuah kontribusi untuk jadi bahan pembicaraan kita di masyarakat agar perspektif kita melihat kejadian itu terbuka dan mudah-mudahan bisa mendorong peran semua pihak," tambahnya.

Mengingat peringatan dari BMKG dan pengalaman bencana nyata di wilayah lain, Andi Harun menilai kesiapsiagaan kolaboratif sudah amat mendesak. 

Ia secara terbuka merindukan adanya pertemuan besar lintas sektor yang dipimpin oleh Gubernur Kaltim.

"Sejak minggu lalu saya sudah bilang... kita duduk bareng-bareng 10 kabupaten/kota. Mudah-mudahan Pak Gubernur bisa mengumpulkan kita semua," katanya.

Rakornis yang diusulkan ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk 10 Pimpinan Daerah (Bupati/Wali Kota), TNI dan Polri (Polda Kaltim dan Kodam), BNPB dan BPBD seluruh kabupaten/kota, Basarnas, unsur Dinas Sosial dan kelompok-kelompok Relawan.

"Ini penting. Kalau perlu, saya menyarankan, kita butuh rapat koordinasi terhadap kesiapsiagaan bencana yang melibatkan semua sektor," tegasnya.

Andi Harun mengingatkan bahwa penanggulangan bencana tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah atau autopilot di masing-masing daerah, karena langkahnya pasti tidak terkoordinasi.

"Kita bisa sendiri-sendiri, tapi autopilot, nanti langkahnya tidak terkoordinasi. Padahal Bapak Presiden dan undang-undang kita, memberi basis penanggulangan bencana itu dengan pentahelix," jelasnya.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk melepaskan ego sektoral dan duduk bersama secara objektif, mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang bersifat force majeure (keadaan kahar) atau di luar perkiraan.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan imbauan langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan Kewaspadaan bagi yang tinggal di wilayah rawan longsor. Mencari alternatif tempat tinggal jika sewaktu-waktu terjadi anomali cuaca ekstrem. Terakhir, terlibat aktif dalam upaya penanggulangan banjir di wilayah masing-masing.

"Ini sudah amat mendesak untuk kita duduk bareng-bareng," pungkasnya.

(Sf/Rs)