Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) menitikberatkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 pada tiga permasalahan utama daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Awal (Ranwal) RKPD yang digelar di Ruang Rapat RKPD Bapelitbang, Jalan Apt Pranoto, Tanjung Redeb pada 27 Januari 2026.

Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany mengatakan perumusan RKPD Berau 2027 tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berau 2025-2029, tapi disesuaikan dengan dinamika kebijakan pusat dan provinsi.

"Dalam perumusan perencanaan, tentu kami melihat permasalahan yang telah tertuang dalam RPJMD, namun juga mempertimbangkan perkembangan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan di lapangan," ujar Endah Ernany.

Terdapat tiga permasalahan pokok yang menjadi perhatian utama Pemkab Berau untuk 2027. Permasalahan pertama adalah belum optimalnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju masyarakat Berau yang unggul.

"Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Berau pada tahun 2024 berada di angka 77,17 persen, masih di bawah IPM Provinsi Kalimantan Timur sebesar 78,79 persen. Selain itu tingkat pengangguran terbuka Berau masih berada di angka 5,15 persen," jelasnya.

Ia pun menyampaikan permasalahan pembangunan SDM tersebut juga diperparah dengan masih tingginya angka prevalensi stunting.

"Berdasarkan data, prevalensi stunting di Kabupaten Berau mengalami kenaikan dari 23 persen pada tahun 2023 menjadi 23,4 persen pada tahun 2024," katanya.

Permasalahan kedua yang disoroti adalah belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan. Meskipun angka kemiskinan Berau menunjukkan tren penurunan, namun tetap perlu menjadi perhatian serius.

"Berdasarkan rilis BPS per Maret 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Berau tercatat sebesar 4,44 persen atau turun 0,64 persen. Namun persoalan ketimpangan masih terlihat dari Indeks Gini yang berada di angka 0,317 dan masuk kategori sedang," ujarnya.

Permasalahan ketiga, belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Berau. Ini tercermin dari sejumlah indikator, seperti akuntabilitas kinerja, indeks pelayanan publik, pengawasan internal pemerintah, serta pengelolaan keuangan daerah.

"Berau sempat menempati peringkat kedua nasional pada 2022, namun mengalami penurunan pada 2023. Ini menjadi atensi penting dalam penyusunan RKPD 2027," tuturnya.

Berdasarkan tiga permasalahan utama tersebut, Pemkab Berau akan merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan 2027 yang selaras dengan RPJMD Berau 2025–2029, dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, pengentasan kemiskinan yang berkeadilan, serta penguatan reformasi birokrasi.

(Sf/Lo)