Seputar Fakta

    Seputar Kaltim

    Berau Perkuat Konservasi Penyu, Regulasi Kampung Dinilai Penting

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Rusdianto
    20 November 2026 pukul 13:32 WITA

    Penyu. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - Upaya memperkuat perlindungan penyu di Kabupaten Berau terus didorong melalui inisiatif pembentukan Unit Konservasi Penyu (UKP). Selain menjaga kelestarian satwa dilindungi, penguatan aturan di tingkat kampung dinilai penting agar pengelolaan kawasan konservasi dapat berjalan optimal.

    Dinas Perikanan Kabupaten Berau menyambut positif inisiatif pembentukan UKP serta identifikasi potensi pengembangan layanan konservasi yang dilakukan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur.

    Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, mengatakan konservasi merupakan langkah strategis untuk mempertahankan kondisi lingkungan agar tetap terjaga. Salah satunya dengan mencegah aktivitas perburuan dan penangkapan satwa yang dilindungi.

    "Dengan adanya konservasi, kita berupaya mempertahankan kondisi daerah agar tetap terjaga. Jangan sampai terjadi perburuan satwa yang dilindungi, termasuk penangkapan penyu dan aktivitas lain yang dapat mengganggu kelestariannya," ujar Majid.

    Menurutnya, upaya perlindungan tersebut perlu didukung landasan hukum yang jelas. Karena itu, ia mendorong penguatan regulasi di tingkat lokal, termasuk melalui Peraturan Kampung (Perkam). Keberadaan aturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi sekaligus mencegah berbagai aktivitas yang berpotensi mengancam kelestarian penyu.

    "Artinya, kita perlu memiliki landasan aturan yang lebih kuat. Kalau memang diperlukan, bisa diperkuat melalui Peraturan Kampung atau aturan lainnya agar perlindungan kawasan konservasi ini bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

    Selain itu, ia juga menilai kawasan konservasi memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kawasan yang terjaga dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata bahari dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan.

    Menurutnya, pengelolaan kawasan secara tertib dan berkelanjutan dapat membantu menjaga sekaligus meningkatkan pemasukan kampung melalui potensi pariwisata.

    "Selain melindungi lingkungan, kawasan yang ada perlu diamankan dan ditata dengan baik sehingga nantinya bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," tambahnya.

    Majid berharap pembentukan UKP dapat menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam menjaga ekosistem laut Berau. Dukungan pemerintah kampung dan keterlibatan masyarakat juga diperlukan agar perlindungan penyu tidak hanya menjadi program, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan.

    "Saya berharap dengan adanya penguatan regulasi dan pengelolaan yang tepat, kawasan konservasi bisa menjaga kelestarian penyu sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat pesisir," tandasnya.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Berau Perkuat Konservasi Penyu, Regulasi Kampung Dinilai Penting

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Rusdianto
    20 November 2026 pukul 13:32 WITA

    Penyu. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - Upaya memperkuat perlindungan penyu di Kabupaten Berau terus didorong melalui inisiatif pembentukan Unit Konservasi Penyu (UKP). Selain menjaga kelestarian satwa dilindungi, penguatan aturan di tingkat kampung dinilai penting agar pengelolaan kawasan konservasi dapat berjalan optimal.

    Dinas Perikanan Kabupaten Berau menyambut positif inisiatif pembentukan UKP serta identifikasi potensi pengembangan layanan konservasi yang dilakukan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur.

    Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, mengatakan konservasi merupakan langkah strategis untuk mempertahankan kondisi lingkungan agar tetap terjaga. Salah satunya dengan mencegah aktivitas perburuan dan penangkapan satwa yang dilindungi.

    "Dengan adanya konservasi, kita berupaya mempertahankan kondisi daerah agar tetap terjaga. Jangan sampai terjadi perburuan satwa yang dilindungi, termasuk penangkapan penyu dan aktivitas lain yang dapat mengganggu kelestariannya," ujar Majid.

    Menurutnya, upaya perlindungan tersebut perlu didukung landasan hukum yang jelas. Karena itu, ia mendorong penguatan regulasi di tingkat lokal, termasuk melalui Peraturan Kampung (Perkam). Keberadaan aturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi sekaligus mencegah berbagai aktivitas yang berpotensi mengancam kelestarian penyu.

    "Artinya, kita perlu memiliki landasan aturan yang lebih kuat. Kalau memang diperlukan, bisa diperkuat melalui Peraturan Kampung atau aturan lainnya agar perlindungan kawasan konservasi ini bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

    Selain itu, ia juga menilai kawasan konservasi memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kawasan yang terjaga dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata bahari dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan.

    Menurutnya, pengelolaan kawasan secara tertib dan berkelanjutan dapat membantu menjaga sekaligus meningkatkan pemasukan kampung melalui potensi pariwisata.

    "Selain melindungi lingkungan, kawasan yang ada perlu diamankan dan ditata dengan baik sehingga nantinya bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," tambahnya.

    Majid berharap pembentukan UKP dapat menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam menjaga ekosistem laut Berau. Dukungan pemerintah kampung dan keterlibatan masyarakat juga diperlukan agar perlindungan penyu tidak hanya menjadi program, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan.

    "Saya berharap dengan adanya penguatan regulasi dan pengelolaan yang tepat, kawasan konservasi bisa menjaga kelestarian penyu sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat pesisir," tandasnya.

    (Sf/Rs)