Tanjung Redeb - Kabupaten Berau kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur.

Capaian ini menjadi opini WTP ke-12 yang diraih Kabupaten Berau, dan ke delapan secara berturut-turut sejak tahun 2017. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, Kepada Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, dan Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto, dalam acara resmi di Auditorium Nusantara, Gedung BPK RI Perwakilan Kaltim, Samarinda, Jumat (23/5/2025).

Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, menyampaikan apresiasinya atas komitmen pemerintah daerah yang mendukung lancarnya proses pemeriksaan. 

"Laporan hasil pemeriksaan disampaikan tepat waktu, dan kami berterima kasih atas dukungan Kepala Daerah serta DPRD. Beberapa rekomendasi kami harap menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan," ujar Suharyanto.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP ini merupakan hasil dari komitmen bersama seluruh unsur pemerintah daerah yang terus bekerja keras dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

"Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menunjukkan integritas, sinergi, dan profesionalisme," kata Sri.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa WTP bukan hanya simbol keberhasilan administratif, tetapi bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Sehingga, dirinya juga menyebut capaian iyang di raih bukan akhir, melainkan menjadi tolok ukur untuk terus memperbaiki diri.

"Kami tidak boleh lengah. Rekomendasi dari BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai wujud komitmen kami terhadap tata kelola yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik," tungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto, juga menyampaikan apresiasi serta menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal anggaran pengelolaan. Ia juga menyebut opini WTP sebagai simbol kepercayaan publik yang harus dijaga. 

"Kami di DPRD juga akan terus mendukung dan memastikan bahwa rekomendasi dari BPK akan dilanjutkan secara serius oleh seluruh OPD," tandas Dedy.

Untuk diketahui selain Kabupaten Berau, BPK RI Perwakilan Kaltim juga menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada kepala daerah dan ketua DPRD seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

(Sf/Rs)