Penajam - Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih bekerja tanpa kantor sendiri. Dari 30 OPD yang ada, baru 11 yang memiliki gedung permanen.

Artinya, 19 OPD lainnya masih menempati bangunan pinjaman, berbagi kantor dengan perangkat daerah lain, hingga memanfaatkan aset pemerintah yang bukan dibangun khusus sebagai kantor.

Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR PPU, Jimmy Julianto mengatakan kondisi tersebut masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Padahal dalam rencana pembangunan daerah, pembangunan kantor OPD ditargetkan berjalan setiap tahun.

"Dari 30 OPD, 11 sudah terbangun," kata Jimmy, Rabu (10/6/2026).

Sebelas OPD yang telah memiliki gedung sendiri antara lain Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, DPUPR, Dinas Kesehatan, Dispusip, Disperkimtan, BKAD, Bapenda, BPBD, Disdamkartan dan Disdikpora.

Sementara pembangunan kantor BKPSDM, Diskominfo dan Inspektorat masuk dalam daftar usulan tahun ini. Namun realisasinya masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah.

"Pemerintah selalu punya target tiap tahun, tapi kembali pada kemampuan fiskal," ujarnya.

DPUPR telah menyiapkan sejumlah desain standar untuk pembangunan kantor OPD. Nilai pembangunan satu gedung diperkirakan berkisar Rp11 miliar hingga Rp30 miliar tergantung tipe bangunan dan kebutuhan organisasi.

Tak hanya OPD, sejumlah kantor kecamatan dan kelurahan juga masih membutuhkan gedung permanen. Salah satunya kantor Kecamatan Babulu.

Sementara itu, Wakil Bupati PPU Waris Muin menegaskan persoalan minimnya gedung OPD menjadi perhatian pemerintah daerah. 

Banyak perangkat daerah yang masih berbagi kantor dalam satu bangunan maupun menempati fasilitas yang belum layak untuk menunjang pelayanan publik.

"Masih banyak yang belum punya gedung sendiri, belum permanen dan representatif. Ini yang terus kita upayakan," kata Waris.

Pemkab PPU bahkan mulai mempertimbangkan skema pembiayaan tahun jamak untuk mempercepat pembangunan kantor perangkat daerah. 

Selain itu, konsep kawasan perkantoran terpadu juga tengah didorong agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif.

"Kalau terpusat atau satu koridor, masyarakat lebih mudah mengurus administrasi karena tidak perlu berpindah-pindah ke lokasi OPD yang berjauhan," tutupnya.

(Sf/Rs)