Samarinda - Polemik rencana pengadaan kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai Rp8,5 miliar terus menjadi atensi publik.

Meski pihak Pemprov belum secara eksplisit menyebutkan merek kendaraan yang akan diboyong, penelusuran seputarfakta menemukan bahwa spesifikasi teknis yang bocor sangat identik dengan salah satu SUV mewah asal Inggris, yakni Range Rover PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle).

Berdasarkan data yang dihimpun, kendaraan dinas tersebut memiliki spesifikasi kunci, mesin berkapasitas 2.996 cc, tenaga 434 HP, torsi 620 Nm, serta kapasitas baterai 38.2 kWh dengan sistem penggerak hibrida (hybrid).

Angka-angka spesifik ini merupakan sidik jari yang mengarah kuat pada varian Range Rover L460 P440e atau tipe sejenis di kelas Autobiography.

Kapasitas baterai 38.2 kWh yang tertulis dalam spesifikasi adalah fitur khas dari jajaran Plug-in Hybrid terbaru Land Rover, yang memungkinkan mobil bongsor ini melaju dengan mode listrik murni sejauh lebih dari 100 km sebuah kemampuan yang jarang dimiliki SUV hybrid lain di kelasnya.

Menanggapi hal ini, Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kaltim, Andi Muhammad Arpan, membenarkan adanya rencana pengadaan tersebut yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk pelaksanaan November 2025.

"Kami sudah cek di aplikasi. Memang tercantum, dan spesifikasinya mengarah pada kendaraan hybrid," ujar Arpan dihubungi di Samarinda, Selasa (17/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa pengadaan ini telah sesuai dengan regulasi Permendagri terkait standar kendaraan dinas kepala daerah.

"Untuk jenis jeep (SUV) maksimal 4.200 cc. Spesifikasi di RUP berada di kisaran 3.000 cc. Jadi secara aturan masuk," jelasnya.

Terkait banderol Rp8,5 miliar, angka tersebut terbilang masuk akal untuk unit Range Rover tipe Long Wheelbase (LWB) atau varian Autobiography dengan opsi kustomisasi penuh, mengingat harga dasar varian PHEV di Indonesia berkisar mulai dari Rp5 miliar hingga di atas Rp8 miliar tergantung kelengkapan fitur dan pajak.

Arpan menegaskan, kendaraan ini diproyeksikan untuk kebutuhan operasional pimpinan yang terukur, terutama menyambut tamu negara dan duta besar seiring posisi Kaltim sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Prinsipnya kebutuhan, bukan keinginan pribadi. Intensitas kunjungan pejabat negara meningkat. Selama dasar hukumnya jelas dan harganya sesuai, itu yang menjadi perhatian kami," tegas Arpan.

Pengadaan unit ini rencananya tidak melalui lelang, melainkan e-purchasing via katalog elektronik, yang memungkinkan pembelian langsung ke agen pemegang merek (APM) atau distributor resmi.

(Sf/Rs)