Samarinda – Rencana pengelolaan Teras Samarinda oleh pihak ketiga, yaitu Perumda Varia Niaga hingga kini masih belum mencapai kepastian final. 

Meskipun rencana ini telah diumumkan sejak akhir tahun lalu, namun belum ada serah terima resmi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kepada pihak Varia Niaga.  

Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, menyampaikan bahwa hingga saat ini masih dalam pembahasan bagi hasil antra kedua belah pihak. 

"Masih dalam tahap pembicaraan soal bagi hasil. Secara prinsip sudah dibahas dan disepakati, hanya saja kita masih harus merumuskan berapa bagian yang akan diterima Pemkot dan Varia Niaga," ujar Marnabas.  

Ia menegaskan bahwa aspek pembagian ini harus diperhitungkan secara cermat agar sesuai dengan kajian yang ada. Untuk tahap pertama kata dia, Pemkot tidak langsung memberlakukan skema yang ketat. 

"Namanya juga awal kerja sama. Ini kan barang milik daerah, tentu ada tahap kewajaran dalam pengelolaannya," lanjutnya.  

Menurut Marnabas, skema kerja sama yang diajukan bersifat progresif, dimulai dengan satu tahun evaluasi sebelum menentukan keberlanjutan jangka panjang. 

Dalam kerja sama ini, pengelolaan sepenuhnya akan berada di tangan Varia Niaga, namun tetap dalam pengawasan Pemkot. 

Aturan ketat akan diterapkan, seperti larangan pemasangan baliho sembarangan, aktivitas yang mengganggu aliran sungai, serta kegiatan yang berbau minuman keras dan perjudian. Jika terjadi pelanggaran, Pemkot memiliki hak untuk memberikan sanksi, termasuk pemutusan kerja sama secara sepihak.  

"Kita lihat dulu perkembangannya. Kalau langsung sekian tahun tapi keuntungannya timpang, tentu itu harus dievaluasi. Yang jelas, setelah dikelola oleh Varia Niaga, akan ada berbagai event yang membuat Teras Samarinda semakin ramai," katanya.  

Saat ini, pemanfaatan Teras Samarinda masih bersifat sosial tanpa ada pungutan biaya. Namun harus ada izin yang dikantongi. Seperti dalam waktu dekat, acara melasti juga akan digelar di lokasi itu. 

"Pemerintah tidak terlalu fokus mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Teras Samarinda. Yang utama adalah keinginan wali lota agar masyarakat bisa menikmati fasilitas ini," pungkasnya.

(Sf/Rs)