Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pangan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Uji Petik Kegiatan Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Kewilayahan, di Ruang Sangalaki Kantor Bupati Berau, Rabu (8/10/2025).

Langkah ini diambil sebagai upaya mengantisipasi potensi hambatan teknis di lapangan, mengingat hingga kini belum ada pedoman pasti terkait pelaksanaan MBG di tingkat daerah dan peran pemerintah daerah dalam program tersebut.

Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis pun menilai forum tersebut sangat strategis untuk membahas tata kelola MBG di daerah agar program nasional ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Koordinasi sangat diperlukan untuk mengidentifikasi pengelolaan MBG berbasis karakteristik wilayah Kabupaten Berau, serta merumuskan perencanaan dan pengelolaan yang sesuai dengan kondisi daerah," ujar Gamalis.

Ia pun berharap hasil dari diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan langkah konkret untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program MBG. Sehingganya, manfaat program ini pun dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Berau.

Selain itu, Wabup menegaskan bahwa Pemkab Berau memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program peningkatan gizi dan pencegahan stunting. Salah satunya dengan mendorong pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) yang berbasis potensi pangan lokal.

"SDM yang sehat dan cerdas adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, kami akan terus mendorong percepatan pemerataan program MBG di seluruh wilayah Berau," katanya.

Dalam FGD tersebut, berbagai pihak membahas pemetaan kebutuhan dan tantangan pelaksanaan MBG di Kabupaten Berau yang dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, ekonomi, infrastruktur, dan kelembagaan. 

"Dibahas juga mekanisme distribusi, pengawasan, serta sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program," tambahnya.

Oleh karena itu, Gamalis meminta kepada seluruh OPD terkait untuk memberikan data dan informasi secara rinci kepada Badan Gizi Nasional, khususnya Kedeputian Bidang Pembangunan Kewilayahan, guna mempercepat sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.

"Kami berharap hasil FGD ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah pusat dalam menyusun pedoman teknis pelaksanaan MBG yang sesuai dengan kebutuhan daerah," tutupnya.

(Sf/Rs)