Penajam - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum dapat menambah cakupan jaringan gas (jargas) rumah tangga. 

Hingga kini, sambungan jargas masih terbatas di sejumlah wilayah setelah rencana penambahan sambungan terhenti sejak 2024. Perubahan kebijakan pemerintah pusat menjadi salah satu kendala karena pemasangan jargas tidak lagi dibiayai penuh melalui anggaran pusat.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, Hadi Saputro, mengatakan pemerintah daerah akan kembali mengusulkan perluasan jaringan tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurutnya, jargas masih menjadi salah satu pilihan energi rumah tangga yang dinilai lebih murah dan ramah lingkungan.

"Karena bagaimana pun jargas sangat membantu, selain murah juga ramah lingkungan. Kita akan upayakan, mudah-mudahan Pak Bupati berkenan mengawal usulan ke Kementerian ESDM," ujar Hadi, Kamis (11/6/2026).

Sambungan jargas baru tersedia di wilayah Penajam dan sebagian Waru, terutama kawasan yang berada dekat jalur utama.

"Sedikit sekali masyarakat yang menggunakan jargas. Sejauh ini banyak di Penajam dan Waru sebagian yang dekat dengan jalan," katanya.

Hadi menyebut persentase pemanfaatan jargas di PPU masih belum mencapai separuh dari kebutuhan masyarakat. 

Padahal sebelumnya, pemerintah daerah telah mengusulkan tambahan sekitar 36 ribu sambungan rumah, namun belum terealisasi setelah ditangguhkan pemerintah pusat.

"Usulan sebelumnya 36 ribu itu ditangguhkan pusat. Kali ini kita akan upayakan lagi penambahannya," jelasnya.

Skema pembangunan jargas, lanjut Hadi, saat ini pun berbeda dibanding sebelumnya. Jika dulu program dikawal langsung Kementerian ESDM bersama SKK Migas, kini pembangunan harus melibatkan kemitraan dengan pihak swasta.

"Pemerintah hanya mengusulkan, nanti harus mencari vendor yang membangun jaringan karena jargas membutuhkan investasi," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah pusat juga memiliki target pembangunan jargas sekitar 2 juta sambungan untuk berbagai daerah. Karena itu, usulan PPU masih harus melalui perhitungan dan penilaian sebelum diputuskan.

"Apakah kebagian atau tidak, kita belum tahu. Usulan tidak otomatis langsung direalisasikan karena pusat juga masih menghitung," kata Hadi.

Jika nantinya terealisasi melalui skema baru, ia menyebut kemungkinan akan ada perbedaan mekanisme pembiayaan, termasuk biaya pemasangan yang berpotensi menjadi tanggungan masyarakat.

"Kalau dengan swasta tentu mekanismenya berbeda, termasuk soal harga," pungkasnya.

(Sf/Rs)