Cari disini...
Seputar Kaltim
Belasan Kursi Eselon II Masih Diisi Plt, Realisasi Anggaran Pemprov Kaltim Awal 2026 Terancam Injak Rem?
Ilustrasi jabatan yang masih kosong. (Foto: kolase oleh seputarfakta.com)
Samarinda - Memasuki bulan kedua tahun 2026, mesin birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menghadapi tantangan.
Lambatnya penetapan pejabat definitif untuk belasan posisi Eselon II memunculkan kekhawatiran akan stagnasi realisasi anggaran di triwulan pertama.
Sejumlah posisi vital yang menjadi ujung tombak penyerapan anggaran masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Posisi tersebut meliputi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) hingga posisi krusial di sektor pengadaan seperti Kepala Biro Barang dan Jasa (Barjas).
Kondisi ini dinilai berisiko karena adanya batasan kewenangan bagi seorang Plt. Dalam aturan kepegawaian, Plt tidak memiliki keleluasaan penuh dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis, termasuk kebijakan yang berdampak pada perubahan status hukum kepegawaian dan alokasi anggaran skala besar.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, secara tersirat mengakui adanya keterbatasan manajerial tersebut di tengah proses seleksi yang sedang berjalan.
"Pada prinsipnya, seluruh proses tetap berjalan dengan baik, meskipun untuk keputusan strategis memang harus diambil oleh pejabat definitif," ujar Rudy Mas'ud diwawancarai di Samarinda, Senin (9/2/2026).
Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa selama pejabat definitif belum dilantik, keputusan strategis yang seringkali berkaitan dengan lelang proyek besar atau kebijakan fiskal daerah berpotensi tertahan.
Daftar kekosongan jabatan saat ini mencakup sektor-sektor dengan pagu anggaran jumbo dan fungsi pelayanan vital, antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana sektor dengan alokasi APBD terbesar (Mandatory Spending).
Biro Barang dan Jasa, pintu gerbang seluruh tender dan lelang proyek pemerintah. Kemudian, ada Bapenda Kaltim sebagai ujung tombak pemasukan kas daerah. Direktur RSUD (AWS & Kanujoso), yang mana kedua RS ini merupakan layanan publik dasar yang membutuhkan keputusan operasional cepat.
Tanpa pejabat definitif di Biro Barang dan Jasa, misalnya, proses lelang dini yang seharusnya dipacu sejak awal tahun bisa mengalami kendala administrasi.
Hal ini dikhawatirkan akan menumpuk beban penyerapan anggaran di akhir tahun (Silpa tinggi) dan memperlambat perputaran ekonomi daerah yang bergantung pada belanja pemerintah.
Meski Gubernur Rudy Mas'ud menegaskan bahwa rotasi ini bertujuan untuk manajemen talenta dan meritokrasi, bola panas kini berada di tangan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pemprov Kaltim masih menunggu tahapan teknis dari pusat sebelum bisa melantik pejabat definitif.
Masyarakat dan pengamat kebijakan publik kini menanti seberapa cepat gerbong mutasi ini bergerak. Semakin lama posisi ini dibiarkan tanpa pejabat definitif, semakin besar risiko program prioritas Kaltim di tahun 2026 berjalan tidak maksimal di awal tahun.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim
Belasan Kursi Eselon II Masih Diisi Plt, Realisasi Anggaran Pemprov Kaltim Awal 2026 Terancam Injak Rem?
Ilustrasi jabatan yang masih kosong. (Foto: kolase oleh seputarfakta.com)
Samarinda - Memasuki bulan kedua tahun 2026, mesin birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menghadapi tantangan.
Lambatnya penetapan pejabat definitif untuk belasan posisi Eselon II memunculkan kekhawatiran akan stagnasi realisasi anggaran di triwulan pertama.
Sejumlah posisi vital yang menjadi ujung tombak penyerapan anggaran masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Posisi tersebut meliputi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) hingga posisi krusial di sektor pengadaan seperti Kepala Biro Barang dan Jasa (Barjas).
Kondisi ini dinilai berisiko karena adanya batasan kewenangan bagi seorang Plt. Dalam aturan kepegawaian, Plt tidak memiliki keleluasaan penuh dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis, termasuk kebijakan yang berdampak pada perubahan status hukum kepegawaian dan alokasi anggaran skala besar.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, secara tersirat mengakui adanya keterbatasan manajerial tersebut di tengah proses seleksi yang sedang berjalan.
"Pada prinsipnya, seluruh proses tetap berjalan dengan baik, meskipun untuk keputusan strategis memang harus diambil oleh pejabat definitif," ujar Rudy Mas'ud diwawancarai di Samarinda, Senin (9/2/2026).
Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa selama pejabat definitif belum dilantik, keputusan strategis yang seringkali berkaitan dengan lelang proyek besar atau kebijakan fiskal daerah berpotensi tertahan.
Daftar kekosongan jabatan saat ini mencakup sektor-sektor dengan pagu anggaran jumbo dan fungsi pelayanan vital, antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana sektor dengan alokasi APBD terbesar (Mandatory Spending).
Biro Barang dan Jasa, pintu gerbang seluruh tender dan lelang proyek pemerintah. Kemudian, ada Bapenda Kaltim sebagai ujung tombak pemasukan kas daerah. Direktur RSUD (AWS & Kanujoso), yang mana kedua RS ini merupakan layanan publik dasar yang membutuhkan keputusan operasional cepat.
Tanpa pejabat definitif di Biro Barang dan Jasa, misalnya, proses lelang dini yang seharusnya dipacu sejak awal tahun bisa mengalami kendala administrasi.
Hal ini dikhawatirkan akan menumpuk beban penyerapan anggaran di akhir tahun (Silpa tinggi) dan memperlambat perputaran ekonomi daerah yang bergantung pada belanja pemerintah.
Meski Gubernur Rudy Mas'ud menegaskan bahwa rotasi ini bertujuan untuk manajemen talenta dan meritokrasi, bola panas kini berada di tangan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pemprov Kaltim masih menunggu tahapan teknis dari pusat sebelum bisa melantik pejabat definitif.
Masyarakat dan pengamat kebijakan publik kini menanti seberapa cepat gerbong mutasi ini bergerak. Semakin lama posisi ini dibiarkan tanpa pejabat definitif, semakin besar risiko program prioritas Kaltim di tahun 2026 berjalan tidak maksimal di awal tahun.
(Sf/Rs)