Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) saat ini tengah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Evaluasi ini dilakukan setelah adanya  temuan belanja operasional dan pegawai di sejumlah perusahaan daerah melonjak tinggi, serta dianggap tidak sepantaran dengan kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menekankan seluruh BUMD sepatutnya bisa menjadi sumber utama pemasukan bagi daerah, bukan justru menghabiskan dana untuk menutup kebutuhan internal perusahaan.

“Sekarang kita melakukan pengawasan terhadap BUMD kita. Ada salah satu BUMD yang kita lihat belanja operasional dan pegawainya itu hampir 70 persen dari pendapatan,” ujar Aulia, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan idealnya porsi belanja operasional dan pegawai di BUMD sekitar 30 persen dari pendapatan perusahaan.

Kemudian 30 persen disalurkan ke PAD sebagai kontribusi dan 30 persen digelontorkan untuk investasi ataupun pengembangan usaha.

Pembagian porsi alokasi dana tersebut dinilai penting agar BUMD bisa berkembang dan bukan menjadi beban pengeluaran tanpa menghasilkan dampak positif terhadap daerah.

“Kalau tidak ada investasi baru, maka yakin dan percaya BUMD itu tidak akan tumbuh,” jelasnya.

Kini pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah penindakan terhadap temuan dugaan pemborosan penggunaan anggaran di BUMD sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kalau terkesan hanya untuk memperkaya dan memperenak para jajaran saja, itu segera kita cut loss. Kita ganti dengan yang lain yang lebih mau bekerja untuk daerah kita,” tegasnya.

Dengan adanya langkah evaluasi ini, seluruh BUMD di Kukar BUMD yang mendapat kucuran dana dari pemerintah diharapkan tidak hanya sekedar menggunakan dana tanpa memberikan dampak positif terhadap daerah.

(Sf/Rs)