Cari disini...
Seputar Kaltim
Anggota DPRD Kutim, Faisal Rahman. (Foto: Lisda/Seputarfakta.com)
Sangatta - DPRD Kutai Timur (Kutim) menyoroti rendahnya realisasi belanja modal daerah meski dana transfer dari pemerintah pusat telah mulai mengalir. Kondisi ini dinilai dapat menghambat percepatan pembangunan di daerah.
Anggota DPRD Kutim, Faisal Rahman mengatakan, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP) Kementerian Keuangan, Kutim telah menerima dana transfer dari pusat sekitar Rp485 miliar.
Namun, hingga Maret, realisasi belanja modal di Kutim masih sangat rendah, yakni sekitar Rp0,14 miliar atau setara Rp140 juta dari total dana transfer Rp485 miliar.
“Dana transfer dari pusat kita sudah Rp485 miliar. Tapi belanja modal kita sampai dengan bulan Maret itu masih sangat minim,” ujar Faisal.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Provinsi Jawa Barat, yang meski belum menerima transfer dari pusat, justru telah merealisasikan belanja modal dalam jumlah besar.
“Di Provinsi Jawa Barat, transfer dari pusat masih nol, tapi belanja modalnya sudah mencapai sekitar Rp585 miliar,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan dalam pelaksanaan anggaran di Kutim, agar pembangunan dapat segera berjalan dan dirasakan masyarakat.
Ia pun meminta pemerintah daerah segera mengoptimalkan pelaksanaan APBD yang telah disahkan.
“Mohon atensinya agar APBD yang sudah disahkan bisa segera dilaksanakan, sehingga proses pembangunan bisa berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tutupnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Anggota DPRD Kutim, Faisal Rahman. (Foto: Lisda/Seputarfakta.com)
Sangatta - DPRD Kutai Timur (Kutim) menyoroti rendahnya realisasi belanja modal daerah meski dana transfer dari pemerintah pusat telah mulai mengalir. Kondisi ini dinilai dapat menghambat percepatan pembangunan di daerah.
Anggota DPRD Kutim, Faisal Rahman mengatakan, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP) Kementerian Keuangan, Kutim telah menerima dana transfer dari pusat sekitar Rp485 miliar.
Namun, hingga Maret, realisasi belanja modal di Kutim masih sangat rendah, yakni sekitar Rp0,14 miliar atau setara Rp140 juta dari total dana transfer Rp485 miliar.
“Dana transfer dari pusat kita sudah Rp485 miliar. Tapi belanja modal kita sampai dengan bulan Maret itu masih sangat minim,” ujar Faisal.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Provinsi Jawa Barat, yang meski belum menerima transfer dari pusat, justru telah merealisasikan belanja modal dalam jumlah besar.
“Di Provinsi Jawa Barat, transfer dari pusat masih nol, tapi belanja modalnya sudah mencapai sekitar Rp585 miliar,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan dalam pelaksanaan anggaran di Kutim, agar pembangunan dapat segera berjalan dan dirasakan masyarakat.
Ia pun meminta pemerintah daerah segera mengoptimalkan pelaksanaan APBD yang telah disahkan.
“Mohon atensinya agar APBD yang sudah disahkan bisa segera dilaksanakan, sehingga proses pembangunan bisa berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tutupnya.
(Sf/Rs)