Penajam - Fraksi Demokrat DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah daerah lebih selektif menentukan prioritas belanja di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Anggaran pembangunan yang dinilai hanya berdampak pada estetika diminta dikurangi dan dialihkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat.

Pandangan itu disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat, Bijak Ilhamdani, dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026, Senin (28/9/2026).

Dalam rancangan P-APBD 2026, target pendapatan daerah ditetapkan Rp1,99 triliun, dengan alokasi belanja modal sekitar Rp290 miliar.

Bijak menilai angka tersebut terbatas jika harus menopang pembangunan fisik di seluruh wilayah PPU. Menurutnya, prioritas anggaran perlu diarahkan pada program yang memberi dampak langsung terhadap produktivitas dan pendapatan masyarakat.

"Fraksi Demokrat meminta segala bentuk kegiatan fisik yang dampaknya hanya untuk estetika sebaiknya ditunda, bahkan dikurangi. Ini juga berlaku sampai APBD murni tahun depan," kata Bijak, dalam wawancaranya.

Ia mengusulkan penguatan ekonomi akar rumput melalui dukungan bagi pelaku UMKM, petani, nelayan hingga pembudi daya ikan. Bantuan permodalan dan stimulasi produktivitas dinilai dapat membantu menggerakkan aktivitas ekonomi, sekaligus mendukung ketahanan pangan.

"Inginnya lebih kepada penguatan ekonomi akar rumput, bantuan permodalan untuk pembudi daya ikan. Ini juga dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Petani dan nelayan ditingkatkan produktivitasnya lewat stimulasi bantuan pemerintah," ujarnya.

Bijak menyebut pembangunan fisik tetap dibutuhkan, tetapi belanja yang bersifat estetika dapat ditunda ketika kemampuan anggaran daerah masih terbatas. Ia meminta pemerintah melihat kondisi ekonomi masyarakat sebagai pertimbangan dalam menentukan prioritas belanja.

"Ekonominya perlu diperkuat, bayangkan sekarang pasar sepi, barang mahal," katanya.

Menurut Bijak, APBD seharusnya diarahkan pada program yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah tidak cukup diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memperkuat ekonomi warganya.

"Di situasi sekarang, masyarakat kalau selalu ditekan, yang ada ekonomi tidak jalan. Membangun PPU bukan dari fisik, tapi manusianya juga perlu," tandasnya.

(Sf/Lo)