Samarinda - Publik belakangan ini tengah disuguhkan oleh polemik seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang viral setelah menyatakan enggan menjadikan anaknya Warga Negara Indonesia (WNI).

Buntut dari krisis kebangsaan di kalangan awardee tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahkan mengancam blacklist hingga menuntut pengembalian dana.

Fenomena ini seakan menjadi alarm keras bagi daerah-daerah yang sedang gencar menyekolahkan warganya, tak terkecuali Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Saat ini Kaltim tengah menjalankan program andalan bernama Gratispol Luar Negeri. Program ini membiayai penuh putra-putri daerah untuk menempuh pendidikan di berbagai kampus terbaik dunia.

Namun berkaca dari riuhnya kasus nasional, publik tentu patut menyoroti seberapa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terkuras dan bagaimana komitmen para penerimanya.

Berdasarkan penelusuran pada Petunjuk Teknis (Juknis) Program Pendidikan Gratispol Luar Negeri 2025, angka yang diinvestasikan Pemprov Kaltim untuk setiap mahasiswa sangatlah fantastis.

Biaya yang ditanggung mencakup Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan sesuai tagihan kampus (at cost), hingga biaya hidup rutin (living alowance).

Rincian biaya hidup disesuaikan dengan standar hidup negara tujuan. Misalnya Amerika Serikat dialokasikan Rp30 juta per bulan atau Rp360 juta per tahun, Australia Rp25 juta per bulan, Eropa Barat/Inggris di kisaran Rp20 juta hingga Rp24 juta per bulan dan Kawasan Arab/Afrika sebesar Rp11 juta per bulan.

Jika dikalkulasikan untuk satu orang mahasiswa Sarjana (S1) dengan masa studi empat tahun di Amerika Serikat, Pemprov Kaltim harus mengalokasikan Rp1,44 miliar hanya untuk biaya hidup.

Angka ini belum termasuk UKT, asuransi, biaya visa dan tiket pesawat. Artinya menyekolahkan satu awardee saja bisa menelan anggaran hingga miliaran rupiah.

Merujuk pada dokumen Pengumuman Penerima Gratispol untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Luar Negeri 2025, saat ini tercatat ada 78 mahasiswa yang berhasil lolos. Mereka terbagi dalam dua gelombang pengumuman, yakni 57 orang pada tahap satu dan 21 orang pada tahap dua.

Para penerima beasiswa dari jenjang S1-S3 ini tersebar di berbagai belahan dunia. Meski ada yang berhasil menembus The University of Sydney hingga National University of Singapore, data menunjukkan negara tujuan yang paling banyak dihuni oleh awardee Kaltim adalah Mesir, tepatnya di Al-Azhar University.

Besarnya nilai investasi dari pajak rakyat ini membawa tanggung jawab moral yang tak main-main. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah telah menegaskan arah dan komitmen program beasiswa ini.

Investasi SDM yang memakan biaya besar ini bukanlah ajang mencari kenyamanan pribadi di negara orang, melainkan sebuah amanah untuk kembali.

"Kita tidak hanya ingin menghasilkan lulusan luar negeri, tapi pemimpin masa depan, mampu memanfaatkan ilmunya untuk membangun daerahnya," tegas Dasmiah menanggapi esensi program Gratispol tersebut.

Pernyataan ini sekaligus menjadi batas tegas agar fenomena lupa daratan tidak menjangkiti para mahasiswa Kaltim.

Dana miliaran rupiah yang digelontorkan diharapkan tidak menguap sia-sia. Para alumni memikul kewajiban mutlak untuk pulang, mengabdi dan memajukan daerah, bukan lari dari komitmen seperti kasus yang tengah viral di tingkat nasional.

(Sf/Lo)