Samarinda - Pengadaan mobil dinas baru berjenis SUV Hybrid senilai Rp 8,5 miliar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah memicu polemik di tengah masyarakat. 

Sorotan publik tidak hanya tertuju pada nominal fantastis di tengah isu pemangkasan anggaran, tetapi juga pada narasi pembelaan dari para petinggi Pemprov yang dinilai sangat kontras dan tidak sinkron.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi, Sri Wahyuni, memberikan dua penjelasan yang saling bertolak belakang mengenai lokasi, fungsi, dan alasan di balik pembelian mobil mewah berspesifikasi mesin 2.996 cc tersebut.

Saat memberikan klarifikasi pada Senin (23/2/2026), Gubernur Rudy Mas'ud dengan tegas menyatakan bahwa mobil dinas tersebut tidak berada di Kaltim, melainkan disiagakan di Jakarta.

Menurut Rudy, mobil tersebut difungsikan untuk menunjang kegiatannya di ibu kota, terutama untuk menyambut tamu dari berbagai daerah maupun mancanegara, mengingat Kaltim kini menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Di Kaltim sendiri, Rudy mengaku masih menggunakan mobil pribadinya.

"Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya? Jangan dong. Jaga dong marwah (muruah) Kaltim. Ini marwahnya Kaltim," tegas Rudy terkait harga Rp 8,5 miliar, ia membenarkannya dengan dalih ada harga ada kualitas.

Alih-alih mengamini pernyataan Gubernur soal mobil protokoler di Jakarta, Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, justru memberikan narasi yang berbeda 180 derajat.

Ditemui usai wawancara di Kantor TVRI Samarinda, Jumat (20/2/2026), Sri menceritakan bahwa spesifikasi gahar mobil tersebut dipilih karena kebiasaan Gubernur yang sering blusukan ke pelosok Kaltim yang medannya ekstrem, seperti Sotek di Bongan.

"Suatu saat beliau ke Sotek, Bongan, itu sempat tertahan di hutan. Kendaraan kepala daerah itu memang harus bisa menembus medan Kaltim yang beragam," ungkap Sri.

Ia menegaskan ketangguhan mobil ini krusial agar Gubernur bisa melihat langsung kondisi infrastruktur yang akan dibangun. Di akhir pernyataannya, Sri juga mengonfirmasi bahwa fisik mobil tersebut saat ini sudah tersedia dan operasional.

Ketidaksinkronan pernyataan kedua pejabat teras Kaltim ini menimbulkan tanda tanya besar di mata publik. Terdapat tiga poin kontras utama.

Pertama, mengenai lokasi kendaraan, Gubernur menyatakan mobil tersebut disiagakan di Jakarta untuk keperluan protokoler. Sebaliknya, narasi Sekda menitikberatkan penggunaan mobil untuk menembus jalanan rusak dan hutan di Kaltim.

Kedua, alasan pengadaan, Gubernur berfokus pada gengsi daerah dengan menyebut menjaga marwah Kaltim dan menyambut tamu VIP. Sementara Sekda membangun narasi fungsional, yakni Kebutuhan teknis untuk meninjau proyek infrastruktur secara langsung di medan berat.

Ketiga, sensitivitas anggaran, Pemprov melalui Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) berdalih pengadaan ini berpegang pada prinsip efisiensi dan kebutuhan. Namun, pernyataan Gubernur ada harga ada kualitas di tengah isu pemangkasan anggaran dinilai kurang peka terhadap kondisi riil masyarakat.

(Sf/Rs)