Sangatta - Pemerintah meningkatkan alokasi beasiswa guru secara signifikan dari 12.500 orang pada 2025 menjadi 150.000 guru pada 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.

Selain beasiswa, pemerintah juga memberikan berbagai pelatihan kepada guru, meliputi pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, pemrograman (coding), kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah, hingga bahasa Inggris.

Di sisi kesejahteraan, tunjangan sertifikasi guru telah dinaikkan dan kini disalurkan langsung setiap bulan. Guru honorer juga mendapatkan insentif rutin bulanan.

Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman menyampaikan pesan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, penguatan karakter menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan.

“Pembelajaran harus terintegrasi dengan pembentukan karakter melalui lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, baik fisik, sosial, maupun spiritual,” ujar Ardiansyah saat menyampaikan pidato pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Senin (4/5/2026).

Ia menambahkan, sekolah harus menjadi rumah kedua bagi peserta didik dan menjadi ruang integrasi sosial yang inklusif dan saling menghormati, sekaligus bebas dari perundungan dan kekerasan.

Penguatan karakter juga dilakukan melalui program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH), yang mencakup berbagai aktivitas seperti makan bergizi, upacara bendera dan kegiatan kepramukaan.

Sementara peningkatan kualitas pembelajaran didorong melalui penguatan literasi dan numerasi berbasis STEM serta penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai alat evaluasi dan salah satu indikator melanjutkan pendidikan.

Pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui berbagai skema, seperti sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh dan sekolah terbuka, termasuk layanan bagi anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi.

Namun, pemerintah menekankan keberhasilan seluruh program tersebut bergantung pada tiga faktor utama, yakni pola pikir maju, mental yang kuat dan misi yang jelas.

"Tanpa ketiganya, semua kebijakan itu hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekadar ditandai dengan capaian angka-angka kuantitatif," pungkasnya.

(Sf/Lo)