Seputar Kaltim

    Bawaslu Kaltim Mulai Lakukan Persiapan Jelang Pilkada Serentak 2024

    Penulis:Maulana|Redaktur:Buniyamin
    09 Maret 2024 pukul 14:29 WITA

    Ketua BAWASLU Kaltim, Hari Dermanto. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai melakukan persiapan pengawasan yang intensif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024 mendatang.

    Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto mengungkapkan telah melakukan berbagai persiapan, termasuk peningkatan kapasitas personel, penyediaan sarana yang memadai dan pengembangan metode pengawasan yang efektif.

    Hari menekankan pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga responsif, terutama dalam menangani rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah yang dianggap memiliki potensi masalah.

    "PSU adalah langkah penting untuk memastikan integritas proses pemungutan dan penghitungan suara, sehingga mencegah kemungkinan manipulasi data," katanya, Jum'at (8/3/2024).

    Ia mengaku Kaltim merupakan salah satu dari lima provinsi dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi di Indonesia, yakni dengan skor mencapai 77,04 dan faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya IKP adalah masalah manajemen logistik.

    "Kami bersyukur pada Pemilu 2024 ini, kami dapat mengatasi masalah logistik dengan lebih baik. Ini penting karena logistik yang tidak terkelola dengan baik pada hari pemungutan suara dapat menimbulkan berbagai masalah lain," ucap Dermanto.

    Dermanto juga menyoroti tantangan yang dihadapi Bawaslu Kaltim dalam mengatasi dugaan pelanggaran pemilu. Meski belum ada kasus yang dibawa ke pengadilan, beberapa laporan telah diterima oleh Bawaslu dan tantangan terbesar adalah kurangnya dukungan publik dalam melaporkan pelanggaran.

    "Kami membutuhkan lebih banyak warga dan peserta pemilu yang proaktif dalam melaporkan pelanggaran," tuturnya.

    Menjelang Pilkada 2024, Bawaslu Kaltim telah melakukan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk meningkatkan sinergi antara penyelenggara, pengawas, peserta, dan pemangku kepentingan lainnya.

    Tahapan Pilkada akan dimulai pada 5 Mei 2024 dengan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dan berlanjut hingga pendaftaran pasangan calon pada akhir Agustus 2024 mendatang.

    Dengan persiapan yang matang dan kerja sama yang erat antara semua pihak, Bawaslu Kaltim bertekad untuk mengawal Pilkada 2024 agar berjalan dengan lancar, jujur dan adil. "Kesiapan ini diharapkan dapat mengurangi kerawanan pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia," tutupnya.

    (sf/by)

    Seputar Kaltim

    Bawaslu Kaltim Mulai Lakukan Persiapan Jelang Pilkada Serentak 2024

    Penulis:Maulana|Redaktur:Buniyamin
    09 Maret 2024 pukul 14:29 WITA

    Ketua BAWASLU Kaltim, Hari Dermanto. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai melakukan persiapan pengawasan yang intensif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024 mendatang.

    Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto mengungkapkan telah melakukan berbagai persiapan, termasuk peningkatan kapasitas personel, penyediaan sarana yang memadai dan pengembangan metode pengawasan yang efektif.

    Hari menekankan pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga responsif, terutama dalam menangani rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah yang dianggap memiliki potensi masalah.

    "PSU adalah langkah penting untuk memastikan integritas proses pemungutan dan penghitungan suara, sehingga mencegah kemungkinan manipulasi data," katanya, Jum'at (8/3/2024).

    Ia mengaku Kaltim merupakan salah satu dari lima provinsi dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi di Indonesia, yakni dengan skor mencapai 77,04 dan faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya IKP adalah masalah manajemen logistik.

    "Kami bersyukur pada Pemilu 2024 ini, kami dapat mengatasi masalah logistik dengan lebih baik. Ini penting karena logistik yang tidak terkelola dengan baik pada hari pemungutan suara dapat menimbulkan berbagai masalah lain," ucap Dermanto.

    Dermanto juga menyoroti tantangan yang dihadapi Bawaslu Kaltim dalam mengatasi dugaan pelanggaran pemilu. Meski belum ada kasus yang dibawa ke pengadilan, beberapa laporan telah diterima oleh Bawaslu dan tantangan terbesar adalah kurangnya dukungan publik dalam melaporkan pelanggaran.

    "Kami membutuhkan lebih banyak warga dan peserta pemilu yang proaktif dalam melaporkan pelanggaran," tuturnya.

    Menjelang Pilkada 2024, Bawaslu Kaltim telah melakukan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk meningkatkan sinergi antara penyelenggara, pengawas, peserta, dan pemangku kepentingan lainnya.

    Tahapan Pilkada akan dimulai pada 5 Mei 2024 dengan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dan berlanjut hingga pendaftaran pasangan calon pada akhir Agustus 2024 mendatang.

    Dengan persiapan yang matang dan kerja sama yang erat antara semua pihak, Bawaslu Kaltim bertekad untuk mengawal Pilkada 2024 agar berjalan dengan lancar, jujur dan adil. "Kesiapan ini diharapkan dapat mengurangi kerawanan pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia," tutupnya.

    (sf/by)