Cari disini...
Seputar Kaltim
Komisioner Bawaslu Balikpapan, Ahmadi Aziz. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, Bawaslu Kota Balikpapan akan terus melakukan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Pengawasan itu menyasar kepada ASN yang berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.
“Fokus pengawasan meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga dan masyarakat," ucap Komisioner Bawaslu Balikpapan, Ahmadi Aziz kepada media, Rabu (18/9/2024).
Lanjutnya, pengawasan Pilkada 2024 yakni melakukan pengawasan netralitas ASN terhadap keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pilkada selama masa kampanye.
Begitu juga yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pilkada sebelum dan sesudah masa kampanye.
“Agar demokrasi semakin baik, tidak boleh menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan, gedung atau jabatannya untuk mendukung salah satu pihak," imbuhnya.
Berbagai langkah pencegahan sudah dilakukan Bawaslu Balikpapan dalam meminimalisir pelanggaran netralitas ASN di Balikpapan, contohnya melakukan sosialisasi.
"Tidak hanya itu, kami juga menyampaikan imbauan kepada Sekretaris Daerah. Terakhir kami kirimkan surat imbauan kepada Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon untuk tidak melibatkan ASN dalam proses Pilkada, khususnya pada masa kampanye,” terangnya.
Bawaslu Balikpapan juga meminta kepada seluruh masyarakat agar aktif dalam menyampaikan informasi. Kalaupun ada ditemukan ASN yang terlibat mendukung salah satu pasangan calon, agar segera di informasikan.
"Di tahun 2020 lalu ada satu kasus, sementara tahun 2024 kemarin saat Pemilu ada 4 kasus. Bicara kerawanan dan indikatornya adalah keterlibatan ASN. Nah dari peningkatan ini kami intens lakukan pendekatan pencegahan seluruh aspek yang kami miliki untuk menekan keterlibatan ASN," ungkapnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Komisioner Bawaslu Balikpapan, Ahmadi Aziz. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, Bawaslu Kota Balikpapan akan terus melakukan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Pengawasan itu menyasar kepada ASN yang berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.
“Fokus pengawasan meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga dan masyarakat," ucap Komisioner Bawaslu Balikpapan, Ahmadi Aziz kepada media, Rabu (18/9/2024).
Lanjutnya, pengawasan Pilkada 2024 yakni melakukan pengawasan netralitas ASN terhadap keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pilkada selama masa kampanye.
Begitu juga yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pilkada sebelum dan sesudah masa kampanye.
“Agar demokrasi semakin baik, tidak boleh menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan, gedung atau jabatannya untuk mendukung salah satu pihak," imbuhnya.
Berbagai langkah pencegahan sudah dilakukan Bawaslu Balikpapan dalam meminimalisir pelanggaran netralitas ASN di Balikpapan, contohnya melakukan sosialisasi.
"Tidak hanya itu, kami juga menyampaikan imbauan kepada Sekretaris Daerah. Terakhir kami kirimkan surat imbauan kepada Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon untuk tidak melibatkan ASN dalam proses Pilkada, khususnya pada masa kampanye,” terangnya.
Bawaslu Balikpapan juga meminta kepada seluruh masyarakat agar aktif dalam menyampaikan informasi. Kalaupun ada ditemukan ASN yang terlibat mendukung salah satu pasangan calon, agar segera di informasikan.
"Di tahun 2020 lalu ada satu kasus, sementara tahun 2024 kemarin saat Pemilu ada 4 kasus. Bicara kerawanan dan indikatornya adalah keterlibatan ASN. Nah dari peningkatan ini kami intens lakukan pendekatan pencegahan seluruh aspek yang kami miliki untuk menekan keterlibatan ASN," ungkapnya.
(Sf/Rs)