Samarinda - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi unjuk rasa yang berujung pada upaya penutupan paksa Jembatan Mahakam, Samarinda, pada Kamis (18/6/2026). 

Aksi pemblokadaan jalan ini sempat memicu ketegangan dan gesekan fisik antara massa aksi dengan aparat kepolisian yang bersiaga di lokasi.

Ketegangan bermula dari akumulasi kekecewaan massa terhadap pemerintah pusat maupun daerah yang dinilai abai terhadap aspirasi rakyat. 

Massa GERAM secara sadar memilih titik aksi di kawasan Simpang Tiga Hotel Harris menuju Jembatan Mahakam, dan enggan menyambangi kantor wakil rakyat.

Humas Aksi GERAM, Maulana Faiq Maftuh, menegaskan bahwa pilihan lokasi tersebut merupakan bentuk mosi tidak percaya mahasiswa terhadap para pejabat daerah.

"Kami selalu dibodohi, kami selalu ditipu. Sehingga hari ini kami memilih untuk turun di Simpang Tiga Hotel Harris, tidak kepada DPRD maupun Pemprov Kaltim, karena kami menilai mereka adalah orang-orang penipu," tegas Maulana Faiq disela-sela aksi.

Dalam unjuk rasa kali ini, Aliansi GERAM membawa draf tuntutan hasil konsolidasi yang diberi tajuk "4 Darurat 1 Sekarat". 

Tuntutan tersebut merupakan perpaduan antara isu nasional dan keresahan regional yang dirangkum dalam lima poin utama.

Pertama, massa menuntut penurunan harga BBM dan bahan pokok. Mereka menyoroti efek domino dari kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai langsung mencekik daya beli masyarakat dan memicu lonjakan harga komoditas pangan esensial seperti cabai, telur, hingga minyak goreng. 

Sejalan dengan tuntutan ekonomi tersebut, pemerintah juga didesak untuk segera menghentikan pemborosan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta segera memperkuat nilai tukar Rupiah.

Selanjutnya, Aliansi GERAM menyuarakan isu kebebasan sipil dengan mendesak aparat untuk menghentikan tindakan represif dalam menangani aspirasi warga. Mereka menuntut agar elemen militer dikembalikan sepenuhnya ke ranah pertahanan militer, bukan malah campur tangan di ruang-ruang sipil.

Di samping itu, massa juga menuntut evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis yang dinilai masih cacat pelaksanaannya di lapangan. Hal ini didasarkan pada temuan adanya anak-anak yang menerima makanan tidak layak atau busuk. 

Mereka turut mendesak penghapusan Koperasi Merah Putih yang dianggap penuh kejanggalan, salah satunya merujuk pada temuan video yang menunjukkan lokasi koperasi tersebut berada di tengah hutan, sehingga dinilai tidak masuk akal dan tidak relevan dengan fungsinya. 

Terakhir, membawa isu politik yang memanas, GERAM mendesak agar proses Hak Angket tidak lagi ditunda-tunda dan harus segera diparipurnakan demi transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

(Sf/Rs)