Samarinda - Pekerja Teras Samarinda tahap I yang belum dibayar gajinya selama berbulan-bulan mendatangi Balai Kota Samarinda bersama dengan mahasiswa dari PMKRI cabang Samarinda, Kamis (7/11/2024) siang.

Meski tak banyak massa yang mengikuti aksi ini, tak memadamkan semangatnya untuk menuntut hak mereka yang belum didapatkan. 

Dalam orasi, salah seorang pekerja, Rully, meminta bantuan dari pemerintah kota agar dapat mendapatkan gajinya yang belum dibayar. Bahkan, akibat dari itu, selain isu perceraian para pekerja yang sempat ramai diberitakan, ia menyebut anak-anak mereka juga sampai putus sekolah.

"Dari lebaran idul fitri belum di bayar dipaksa untuk bekerja menyelasikan pekerjaan, dampaknya ke perceraian dan anak putus sekolah karena belum ada bayaran," kata Rully. 

Para pekerja ini telah memulai pelaporan sejak September lalu kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda. Berbagai tahapan sudah dilaluinya, namun belum mendapatkan hasil yang diinginkan. Ia berharap bahwa pemerintah kota bisa membantu masyarakat yang belum mendapatkan haknya ini. 

Selepas menyampaikan keluh kesahnya dalam aksi itu, sekitar empat orang pekerja dengan tiga mahasiswa diminta untuk memasuki gedung Balai Kota, audiensi dengan pihak-pihak terkait dari Pemerintah Kota Samarinda. 

"Sebenarnya belum puas, karena kita juga merasa kerja dua kali karena kita diarahkan ke pihak provinsi, tapi kita gak bisa memaksa juga karena jalurnya memang seperti itu," ungkapnya. 

Usai audiensi itu, Rully mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kuasa hukum yang selama ini mendampingi dari awal pelaporan hingga keluarnya anjuran. 

"Akibat ini belum terbayar, banyak yang dikorbankan. Kami semua tidak berkontak dengan pihak perusahaan, kami di blokir dan menghindar dari kami," tuturnya. 

Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang Samarinda, Nikalaus Yeblo mengatakan bahwa aksi ini membantu masyatakat di tengah keresahannya akibat dari gaji yang belum tebayarkan. 

Pada aksi itu dibawa empat tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah kota, yakni untuk segera memanggil PT Samudra Anugerah Indah Permai. 

Yang kedua pihaknya minta pemerintah harus memihak ke masyarakat. Kemudian diminta untuk mengeluarkan kebijakan agar upahnya dibayarkan. 

 "Kita merasa pemerintah kota jadi tempat terkahir untuk mengadu atas nasib para pekerja," tutur Niko. 

Terakhir, diminta juga agar pemerintah dapat segera memutuskan hubungan dengan perusahaan tersebut. 
"Kita ingin pemerintah kota hadir di tengah kondisi pekerja yang belum terbayarkan ini," pungkasnya. 

(Sf/Rs)