Samarinda - Keterbatasan daya tampung sekolah negeri di jenjang SMA/SMK kembali menjadi sorotan utama dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). 

Mengingat tren jumlah lulusan SMP yang terus meningkat setiap tahunnya, Pemerintah Provinsi Kaltim mendesak pemerintah pusat agar lebih peka dan serius menambah infrastruktur pendidikan.

Berdasarkan data Disdikbud Kaltim, total daya tampung SMA dan SMK negeri tahun ini hanya berada di angka 52.598 kursi, berbanding jauh dengan total 75.494 lulusan SMP sederajat. Artinya, terdapat selisih puluhan ribu siswa yang harus dicarikan solusi pendidikannya.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Kaltim, Muhammad Jasniansyah, menegaskan bahwa penambahan sekolah baru adalah kebutuhan mutlak yang tidak bisa ditawar.

Pada tahun ini, melalui program revitalisasi pusat, Kaltim baru merealisasikan pembangunan tiga Unit Sekolah Baru (USB), yang meliputi SMA Negeri 8 Balikpapan, SMA Negeri 3 Loa Kulu, dan SMA Muhammadiyah Boarding School di Sepaku.

Namun, angka tersebut diakui masih jauh dari kata ideal. Secara keseluruhan, untuk memecah kebuntuan daya tampung saat ini dan ke depannya, Kaltim sesungguhnya membutuhkan setidaknya 15 sekolah baru. 

Jika pemerintah pusat tidak segera merealisasikan sisa kekurangan tersebut pada tahun-tahun berikutnya, ledakan jumlah calon peserta didik baru dipastikan akan semakin sulit terbendung.

"Tahun ini, melalui program pemerintah pusat berupa revitalisasi, kita berupaya melakukan efisiensi untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). USB ini berarti mendirikan sekolah benar-benar dari awal," terang Jasni ditemui di Samarinda, Jumat (26/6/2026).

Meski terus menekan pusat untuk menambah sekolah negeri, Jasniansyah memberikan pandangan yang komprehensif. Ia mengingatkan masyarakat bahwa beban pendidikan di Kaltim tidak dipikul sendirian oleh Disdikbud, melainkan terbagi dengan kementerian lain serta sektor swasta.

"Tidak mungkin semuanya ditampung di sekolah negeri. Kita berbagi juga dengan Kementerian Agama (Kemenag) yang membawahi Madrasah Aliyah, itu jangan sampai dilupakan," tuturnya.

Selain itu, eksistensi sekolah swasta dinilai sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan.

"Sekolah swasta jangan dinafikan. Mereka juga punya peran besar, kualitas yang bagus, dan target market yang sudah terbentuk. Kalau semua siswa memaksakan masuk negeri, kasihan juga sekolah swasta kita," tambahnya.

Di luar pembangunan sekolah baru, Disdikbud Kaltim juga terus mendorong pemerintah pusat untuk segera menuntaskan status sekolah-sekolah yang hingga kini terpaksa 'menumpang' di gedung lain akibat ketiadaan bangunan fisik.

Beberapa di antaranya adalah SMK 16 dan 17 di Kabupaten Berau, serta SMA Negeri 4 Tenggarong, yang padahal lahan hibahnya sudah tersedia.

"Kita terus dorong dan meminta ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan ini segera berhasil (dibangun), mengingat pertumbuhan penduduk kita yang terus bertambah," pungkasnya.

(Sf/Rs)