Bontang - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang memfokuskan pengamanan potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Bontang Barat. Dari wilayah ini, penerimaan pajak ditarget mencapai Rp3,4 miliar yang bersumber dari 7.279 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang kini mulai disalurkan ke tiga kelurahan.

Kepala Bapenda Kota Bontang, Natalia Trisnawati, menegaskan bahwa langkah utama saat ini adalah memastikan SPPT benar-benar diterima wajib pajak, bukan sekadar terdistribusi secara administratif.

“Fokus kami bagaimana SPPT ini sampai langsung ke masyarakat. Karena itu kami perkuat koordinasi dengan kelurahan dan RT agar tidak ada objek pajak yang terlewat,” ujar Natalia.

Menurutnya, akurasi data masih menjadi tantangan dalam optimalisasi PBB-P2. Perubahan kepemilikan rumah, bangunan baru, hingga alamat yang belum diperbarui sering menyebabkan surat pajak tidak tersampaikan dengan baik. Karena itu, aparatur wilayah diminta aktif membantu penelusuran alamat wajib pajak.

Selain pembenahan distribusi, Bapenda juga menyoroti pola pembayaran masyarakat. Pemkot Bontang kini mendorong pembayaran PBB secara non tunai melalui kerja sama dengan Bank Kaltimtara. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang bertujuan mempermudah pembayaran sekaligus meningkatkan transparansi penerimaan.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bontang, Dasuki mengatakan, Pemkot memili target untuk mengamankan potensi pendapatan daerah sebesar Rp3,4 miliar dari 7.279 lembar SPPT yang tersebar di tiga kelurahan.

Mewakili Wali Kota, Dasuki menitipkan pesan khusus kepada para "ujung tombak" di lapangan, yakni Ketua RT dan Lurah.

“Peran RT sangat krusial. Tolong pastikan SPPT ini sampai ke tangan warga. Kalau ada alamat yang tidak jelas, mohon dibantu telusuri. Pajak ini dari warga, dan akan kembali ke warga dalam bentuk pembangunan,” ujar Dasuki.

(Sf/Rs)